Surat Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko untuk Gubernur NA: Tunda Hibah Lahan

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko / Istimewa

Terkini.id, Makassar – Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyurati Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah (NA). Agar menunda pemberian hibah atas lahan bekas Verponding 1182 di Kelurahan Baraya.

“Tanah tersebut masih berstatus di bawah kepemilikan ahli waris yang memiliki bukti-bukti cukup kuat untuk bisa diambil alih menjadi milik negara,” kata Moeldoko dalam surat yang ditandatangani Tanggal 1 Oktober 2019.

Gubernur Sulawesi Selatan diminta menunda pemberian hibah, sebelum kepemilikan lahan memenuhi azas free, clean and clear.

“Bebas dari sengketa, tidak ditempati oleh pihak yang tidak berhak, dan memiliki batas lahan yang jelas,”

Surat yang sama juga ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Selatan.

Surat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko untuk Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah (NA) / Istimewa

Ernawaty Yohanis, Penerima Kuasa dari pemilik lahan seluas 6,8 hektare di samping Masjid Almarkaz mengatakan, sudah mengantar surat penyampaian kepada DPRD Sulsel tanggal 25 September 2019 dan Biro Aset Pemprov Sulsel.

Isi suratnya menjelaskan tentang bukti kepemilikan tanah di samping Masjid Almarkaz.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan diminta menunjukkan bukti peralihan sertifikat hak pakai atas tanah seluas 6,8 hektare di samping Masjid Al Markaz Al Islam.

“Peralihannya dari mana ?,” kata Ernawaty.

Menurut Ernawaty, Pemprov Sulsel memegang Sertifikat Hak Pakai Nomor 3. Tetapi tidak bisa memperlihatkan bukti peralihan. Saat persidangan di PTUN, Pemprov juga tidak bisa menunjukkan bukti. Begitu pula saat pemeriksaan di Polda Sulsel.

Dia mengatakan, bukti peralihan menjadi hak pakai oleh Pemprov sangat penting. Karena pemilik lahan tidak pernah mengalihkan lahannya dalam bentuk apapun.

Kepala Biro Pengelolaan Barang dan Aset Pemprov Sulsel Nurlina Lakasi mengatakan, Pemprov Sulsel punya sertifikat atas lahan di samping Masjid Al Markas. Lahan ini rencana akan dihibahkan ke Yayasan Al Markaz Al Islam.

“Proses hibahnya sudah di DPRD Sulsel,” kata Nurlina.

Berita Terkait
Komentar
Terkini