“Komisi XIII DPR RI berkomitmen memberikan dukungan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran agar agenda HAM benar-benar menjadi pilar utama pembangunan nasional,” ujar Willy.
Musrenbang HAM 2025 menargetkan rekomendasi berupa Rencana Tindak Lanjut (RTL) bagi K/L/D.
“Dokumen ini akan disampaikan kepada PBB di Jenewa sebagai contoh praktik baik pembangunan HAM yang teknokratis,” kata Natalius.
Musrenbang HAM 2025 melibatkan ragam pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah.
Selain unsur pemerintah, Kementerian HAM juga mengundang masyarakat sipil dan akademisi untuk memperkaya pembahasan dalam tiga komisi:
Komisi I: Pengarusutamaan HAM
Komisi II: Pemajuan dan Pemenuhan HAM
Komisi III: Pelindungan dan Penegakan HAM
- Anggota DPRD Makassar Andi Odhika Cakra Serap Aspirasi Warga di Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya
- Wakil Ketua DPRD Gowa Tegaskan RDP Bukan Campuri Urusan Privat
- Berdiri Megah di Titik Nol Pembangunan, Tugu TMMD ke-128 Jadi Simbol Abadi Kemanunggalan TNI di Jeneponto
- Poltekpar Makassar Berdayakan Ibu-Ibu Sawundarek Raja Ampat melalui PKM Pariwisata Berkelanjutan
- Sinergi BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku dan Kejaksaan Dorong Perlindungan Pekerja Lebih Luas
Para peserta terlibat aktif dalam pembahasan selama dua hari ke depan untuk merumuskan arah pembangunan HAM yang komprehensif dan terukur.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
