Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Aktivis dan pegiat media sosial, Nicho Silalahi menilai bahwa Pemerintah tidak seharusnya memaksa rakyat untuk membayar asuransi kesehatan.
Ia menilai bahwa justru Pemerintahlah yang seharusnya menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat.
“Yang gue tahu kalau asuransi kesehatan itu bukan paksaan,” kata Nicho Silalahi melalui akun Twitter pribadinya pada Senin, 21 Februari 2022.
“Brengsek ga atas nama negara membuat aturan untuk memaksa rakyatnya ikut bayar asuransi kesehatan?” tambahnya.
“Pemerintah itu harusnya menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis untuk seluruh rakyatnya bukan malah jadi dracula,” katanya lagi.
- Bawaslu dan MK Disebut tidak Bisa Selesaikan Dugaan Kecurangan Pemilu, Aktivis ini Ajak Makzulkan Jokowi
- Kekayaan Nicke Widyawati jadi Sorotan, Nicho Silalahi: Yang Dilaporkan Aja Segini!
- Nicho Silalahi Ke Erick Thohir: Kalau Udah Tahu Bodoh Ya Mundur!
- Nicho Silalahi Kritik Keras Pengesahan RKUHP: Selamat Datang Orba Bertopengkan Merakyat
- Puan Maharani Hadiri Muktamar Muhammadiyah, Nicho Silalahi: Buat Apa Kalian Undang!
Sebagaimana diketahui, per 1 Maret 2022, pemerintah mewajibkan lampiran keanggotaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang ingin mengurus jual beli tanah.
Bukan hanya itu, syarat keanggotaan aktif BPJS Kesehatan juga diberlakukan dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan bahkan persyaratan untuk calon jemaah haji dan umrah.
Peraturan baru ini sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 untuk mengoptimalkan manfaat BPJS Kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo sejak 6 Januari 2022.
Dilansir dari BBC Indonesia, 22 Februari 2022, ketentuan baru ini tak lepas dari kritik, salah satunya dari Anggota DPR RI Komisi IX, Kurniasih Mufidayati.
Ia menilai bahwa justru malah “menambah beban masyarakat” karena berdampak pada proses administrasi banyak hal sehingga “menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan publik”.
Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar tidak mempermasalahkan aturan itu.
Namun, dia mendesak BPJS Kesehatan juga harus meningkatkan pelayanan yang baik dan nyata agar aturan baru itu memiliki dampak yang lebih baik.
“Jangan sampai kita dituntut untuk patuh sana-sini, naikin iuran, tapi pelayanannya juga enggak berjalan,” ujar Timboel.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.