Nilai Pagu Anggaran Sulsel Rp52,8 Triliun, Gubernur: Segera Lakukan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah secara simbolia menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020, Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa 2020, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin 18 November 2019.

Terkini.id — Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah secara simbolia menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2020, Alokasi Transfer Daerah dan Dana Desa 2020, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin 18 November 2019.

Sebanyak 17 kuasa pengguna anggaran yang menerima DIPA yang mewakili, instansi strategis, pengelolaan prioritas nasional dan satuan kerja dengan pagu/alokasi anggaran besar.

Sementara untuk rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020, diserahkan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota di Sulsel.

Pada kesempatan itu, Nurdin Abdullah berharap, setelah DIPA diserahkan kepada Kepala Daerah dapat langsung menindak lanjuti dengan mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

“Ini demi percepatan pembangunan. Kita harus cepat melakukan pengadaan barang dan jasa agar manfaatnya bisa dirasakan betul masyarakat,” ungkap Nurdin Abdullah.

Menarik untuk Anda:

Nurdin menyampaikan pesan Presiden bahwa, Pemerintah Daerah, TNI-Polri perlu menbangun sinergi dan kolaborasi untuk kemajuan daerah kita.

“Kita berharap kabupaten/kota menjadi ramah investasi. Mari kita mengevaluasi aturan-aturan yang menghambat investasi,” kata Nurdin Abdullah.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulsel, Sudarmanto memaparkan, nilai pagu anggaran belanja daerah tahun anggaran 2020, di Provinsi Sulsel mencapai Rp52,8 Triliun dengan rincian:

1. Alokasi belanja satuan kerja kementerian/Lembaga sebesar Rp20.4 triliun atau naik 0,03 persen dibandingkan tahun 2019. Alokasi tersebut terbagi atas Jenis Belanja Pegawai sebesar Rp8.34 triliun. Belanja Barang sebesar Rp7,64 triliun, Belanja Modal sebesar Rp4,35 triliun dan Belanja Bantuan sosial sebesar Rp66,61 miliar.

Dana belanja kementerian/lembaga tersebut terbagi dalam 802 DIPA yang nantinya akan disalurkan melalui sembilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN, yaitu, KPPN Makassar I, KPPN Makassar ll, KPPN Parepare. KPPN Makale. KPPN Palopo. KPPN Watampone. KPPN Bantaeng, KPPN Sinjal dan KPPN Benteng Belanja tersebut di atas prioritaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan dan melaksanakan program pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKP. yang utamanya untuk pembangunan SDM. penyelesaian Infrastruktur dalam rangka memacu investasi dan perlindungan sosial.

2. Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp32.4 triliun. meningkat 0,08 persen dibandingkan tahun 2019, Alokasi InI terbagi atas Transfer ke Daerah sebesar Rp30,02 triliun dan Dana Desa sebesar Rp2.38 triliun.

Alokasi Transfer ke Daerah terdiri dari enam komponen, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus FlSlk, Dana Alokasi Khusus Non FISIk dan Dana Insentif Daerah.

Dana tersebut akan diterima kepada pemerintah provinsi. 21 pemerintah kabupaten, dan 3 pemerintah kota yang ada di Sulsel.

“Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja. mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah,” papar Sudarmanto.

Untuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa penyalurannya dilaksanakan melalui KPPN di daerah. KPPN dl Wilayah Sulsel akan menyalurkan DAK Fisik TA 2019 sebesar Rp3.55 miliar dan Dana Desa sebesar Rp2,38 triliun.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Update 4 Agustus, Segini Jumlah Kasus Corona di Sulsel

Gubernur Sulsel Harap UNM Perhatikan Pendidikan Warga di Pulau

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar