Nurdin Halid Pertegas Deng Ical Bakal Calon Walikota Makassar Dari Golkar

Ketua Golkar Sulsel, Nurdin Halid didampingi oleh Wakil Walikota Makassar Syamsu Rizal. /Nasruddin

Terkini.id — Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Makassar baru akan digelar pada tahun 2020, namun sejumlah figur mulai nampak mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon di Pilwalkot.

Seperti halnya Partai Golkar yang mempersiapkan, Syamsu Rizal(Deng Ical) sebagai Bakal Calon Walikota Makassar 2020 mendatang.

“Pilwalkot 2020, Deng Ical Bakal Calon Walikota Makassar dari Partai Golkar,” ungkap Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid, di Makassar, Selasa 16 April 2019.

Walikota-wakil walikota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal (Danny-Ical) akan mengakhiri masa jabatannya pada 8 Mei 2019. Selanjutkan roda pemerintahan akan dilanjutkan oleh pejabat walikota Makassar selama 20 bulan.

Nurdin Halid berharap, penunjukkan pejabat walikota harus betul-betul pejabat yang tidak memiliki kepentingan politik di ibu kota Sulawesi Selatan.

“Pejabat walikota harus betul-betul tidak memiliki kepentingan apapun,” pungkasnya.

Sejauh ini, ada 14 pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel yang sudah mendaftarkan diri sebagai pejabat Walikota Makassar.

Mereka yang mendaftar adalah Imran Jausi (Kepala BPSDM Sulsel), Asri Sahrun (Staf BKD Sulsel), Irman Yasin L (Kepala Disdik Sulsel), Hasan Basri Ambarala (Kepala Biro Pemerintahan Sulsel), Ahmadi Akil (Kepala Dinas Perindustrian), Ruslan Abu (mantan Asisten Administrasi Pemprov), AM Yamin (Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP).

Selanjutnya, Iqbal Suhaeb (Kepala Balikbangda), Fitriani (Kepala Dinas Pertanian Sulsel), Sukarniaty Kondolele (Kepala Disdukcapil), Denny Irawan (Plt Bapenda), Andi Bakti Haruni (Kepala Dinas PKPP Sulsel), Zulkaf Latif (Kepala Dinas Kelautan), Ilham Gazaling (Kepala Dinsos Sulsel).

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Maros

Anggaran Pilkada Maros 2019 Rp31,1 Miliar

Terkini.id -- Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maros bakal menelan anggaran sebesar Rp31,1 miliar.Hal itu berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang