PDAM Luwu Timur Kekurangan Air Baku, PT Vale Tak Beri Izin Ambil Air di Sungai Larona

Anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, Alfian melakukan konsultasi ke Komisi D DPRD Sulsel, Kamis 14 November 2019. Alfian diterima langsung oleh Anggota Komisi D dari Fraksi PAN, Edy Manaf.

Terkini.id — Anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, Alfian melakukan konsultasi ke Komisi D DPRD Sulsel, Kamis 14 November 2019. Alfian diterima langsung oleh Anggota Komisi D dari Fraksi PAN, Edy Manaf.

Alfian yang merupakan Anggota Fraksi Hanura DPRD Luwu Timur mengungkapkan bahwa, berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama mitra kerjanya, Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Luwu Timur, dijelaskan bahwa PDAM saat ini kekurangan air baku, mengingat debit air sungai semakin berkurang.

“Pihak PDAM curhat ke komisi 3 terkait air baku yang semakin menipis, sehingga otomatis ketika volume air sungai mulai menurun pasti masyarakat disana akan mengeluhkan air bersih,” ungkap Alfian.

Lanjut Alfian, pada rapat Komisi-nya, PDAM meminta agar air baku di Sungai Larona bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih.

Hanya saja PT Vale tidak memberikan izin, karena dianggap mengganggu desain proyek Bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

“PDAM minta supaya Sungai Larona dimanfaatkan airnya. Tapi ternyata terbentur ki dengan PT Vale yang tidak mau memberikan izin, karena mengganggu desain Vale. Makanya saya datang ke DPRD Sulsel untuk konsultasi terkait hal itu,” ucapnya.

Selain konsultasi ke Komisi D DPRD Sulsel, Alfian juga telah konsultasi dengan pihak Balai Pompengan.

“Kita berharap air baku di Sungai Larona bisa dimanfaatkan, karena kalau itu digunakan pasti tercukupi kebutuhan air bersih untuk masyarakat Luwu Timur,” harapnya.

Sementata itu, Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Edy Manaf mengatakan, pemanfaatan air sungai menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, bahkan pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Terkait persoalan PDAM Luwu Timur, ia menyetujui agar PDAM memanfaatkan air baku di Sungai Larona, sepanjang tidak menyalahi aturan.

“Kalau untuk orang banyak tidak ada untuk menolak, sepanjang tidak menyalahi aturan. Tapi coba konsultasikan lagi ke Dinas PSDA,” pungkas Legislator Dapil Bulukumba-Sinjai ini.

Berita Terkait
Komentar
Terkini