PDIP Minta Menteri Perdagangan Agar Tidak Paksakan Impor Beras dan Garam

Terkini.id – Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto meminta Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi untuk tidak melakukan impor beras dan garam.

Ia sangat menyesalkan sikap Menteri Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah  yang menjadi sentra produksi pangan.

“Basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” kata Hasto, Sabtu 20 Maret 2021.

Menurutnya, sikap ngotot yang ditunjukkan menteri perdagangan sangat disesalkan. Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan.

“Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” ujarnya.

Atas dasar hal tersebut, PDIP meminta menteri perdagangan untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik kementerian pertanian, BULOG, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.

“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan keanekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya neger,i” jelasnya.

Terkait pangan, sikap PDIP sangat jelas, jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.

“Sejak Maret tahun 2020 PDIP telah mempelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah Partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu Presiden,” pungkasnya.