Pelatihan Manual Menuju Daring, Begini Kata Widyaiswara BDLHK Makassar

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar-Merebaknya wabah Covid 19 rupanya cukup meresahkan salah satu Widyaiswara muda Balai Diklat LHK Makassar. Melalui sambungan WhatsAPPnya, Junaidin mengatakan, wabah Covid-19 ini mengakibatkan perubahan dalam mengelola pelayanan publik. “Balai Diklat LHK yang merupakan bagian dari Kementerian KLHK yang bertugas untuk menigkatkan kapasitas  SDM LHK dalam bentuk pelatihan juga merasakan akibatnya,” terangnya kepada media, Selasa, 14 Juli 2020.

Ia menambahkan, larangan untuk berkumpul dan melakukan perjalanan dinas memberikan pukulan telak dalam pelaksanaan pelatihan di hampir semua Balai LHK, sehingga tidak ada lagi pelaksanaan pelatihan secara manual.

“Tidak dilaksanakannya pelatihan secara manual, bukan berarti pelatihan SDM KLHK berhenti total, justru dengan adanya pandemic covid 19 memberikan peluang baru dalam pelaksanaan pelatihan secara jarak jauh. Pandemi Covid 19 bagaikan bom atom yang meluluhlantakan cara-cara lama dalam menjalankan oragnisasi, termasuk pelaksanaan pelatihan,” kata Junaidin.

Menurutnya, sebelum merebaknya pandemic Covid 19 diklat jarak jauh merupakan suatu keniscayaan yang akan terjadi. Perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat telah membawa cara baru dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Perubahan cara masyarakat dalam melakukan interaksi virtual semakin meningkat seharusnya dapat dibaca sebagai indikasi untuk melakukan perubahan dalam pelaksanaan pelatihan diklat.

“Selama ini pelaksanaan diklat secara manual belum mampu menjawab tantangan untuk dapat menjangkau peserta diklat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas. Sebagai contoh, Balai Diklat LHK Makassar melayani peserta diklat yang tersebar di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Terdiri dari sekitar 282 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 119 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten /Kota dan 55 Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK dengan total 456 Satuan kerja (satker). Jika diasumsikan setiap satker terdapat 20 Aparatur Sipil Negara yang harus dilatih maka total terdapat 9120 calon peserta pelatihan. Untuk dapat melatih keseluruhan calon peserta tersebut dibutuhkan waktu sekitar kurang lebih 18 tahun, jika target peserta pelatihan sebanyak 500 orang per tahun,” jelas Widyaiswara muda ini.

Menarik untuk Anda:

Tren pengetatan anggaran menunjukan bahwa alokasi dana untuk pelaksanaan diklat mengalami penurunan cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir. Sedangkan jumlah peserta pelatihan justru mengalami peningkatan. Selama ini strategi yang dilakukan adalah dengan mengurangi jumlah hari pelaksanaan pelatihan dan menambah jenis diklat yang dilaksanakan sehingga dapat menjangkau lebih banyak peserta.

Strategi ini tidak dapat bertahan selamanya karena aturan lama pelatihan ditentukan selama 3 hari dengan jumlah 30 jam pelajaran. Sehingga pada satu titik maka strategi pengurangan jam pelajaran dan penambahan jenis diklat menjadi tidak berpengaruh terhadap  tren pengetatan anggaran. 

Lebih lanjut Junaidin menuturkan, efektivitas e-learning ditentukan oleh dua faktor, pertama adalah efisiensi biaya, karena dengan perkembangan teknologi jumlah orang yang dapat mengikuti pelatihan meningkat sehingga biaya pelatihan perorang akan berkurang secara drastis. Kedua, e-learning dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan dampak pembelajaran.

“Akuntabilitas terhadap Efektivitas dan efisiensi juga merupakan persoalan yang belum dapat dijawab dengan  pelaksanaan diklat secara klasikal. Standardisasi terhadap mutu diklat selama ini terus menjadi kendala untuk melihat keberhasilan pelatihan tersebut karena pelaksanaan diklat yang tersebar di setiap balai diklat dimana setiap balai diklat memiliki kualitas sumberdaya yang berbeda. Sebagai contoh, efektivitas pelaksanaan diklat kebakaran hutan akan berbeda jika dilaksanakan di balai diklat yang memiliki sumber daya yang memadai dibandingkan jika dilaksanakan dibalai diklat dengan sumberdaya terbatas,” imbuhnya.

Widyaiswara muda ini lugas menjelaskan, ketimpangan sebaran widyaiswara otomatis berdampak pada jenis diklat yang dilaksanakan dan kualitas pelatihan. Salah satu efek dari ketimpangan ini adalah tidak optimalnya peran widyaiswara dalam pelaksanaan diklat. Seringkali terjadi kompetensi widyaiswara tidak dimaksimalkan dalam pelaksanaan Diklat karena keterbatasan anggaran sehingga jumlah diklat dibatasi. “Oleh karena itu dalam rangka optimalisasi widyaiswara perubahan metode pelaksanaan diklat dari diklat klasikal menjadi diklat jarak jauh penting dilakukan,” tandasnya.

Lima aspek yang harus diperbaiki untuk dapat melakukan perubahan pelaksanaan diklat manual menjadi pelatihan daring. Pertama, melakukan perbaikan kurikulum pelatihan, sehingga mendukung untuk pelaksanaan pelatihan secara daring. Kurikulum merupkan variable yang cukup krusial.

Kedua, menyiapkan sumberdaya manusia yang kompeten untuk melaksanakan pelatihan daring. Ketiga, untuk dapat beralih dari pelaksanaan pelatihan manual menjadi pelatihan daring kesiapan infrastruktur pendukung perlu diperhatikan, meliputi kesiapan sarana pembuatan materi pelatihan daring berupa laboratorium multimedia, kesiapan jaringan internet, pusat pengolahan data dan pusat penyimpanan dokumentasi hasil pelatihan.

Keempat, dalam melakukan transformasi diklat menjadi pelatihan daring dibutuhkan dukungan dan keberpihakan yang jelas dan berkelanjutan dari sisi pengannggaran. Pelatihan daring akan mengakibatkan perubahan dalam struktur pembiayaan pelatihan dari ouput based menjadi process based. Olehnya itu penyusunan anggaran dalam pelatihan online akan lebih mengarah pada komponen proses pelatihan.

Kelima, perlu adanya sebuah sistem penghargaan bagi peserta pelatihan daring sebagai stimulus untuk peserta melakukan perubahan kebiasaan dari pelatihan manual menjadi pelatihan daring. Sistem penghargaan yang dibangun dapat disinergikan dengan pusat data alumni untuk melacak dan mengukur keberhasilan pelaksanaan diklat. Stimulus dapat berupa kemudahan untuk mengikuti jenjang pelatihan setelahnya, rekomendasi jabatan sesuai kompetensinya maupun sebagai pertimbangan untuk promosi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

“Pandemi COVID 19 seharusnya menjadi momentum untuk memacu pergeseran orientasi pelatihan dari model manual ke pelatihan daring. Kesiapan yang matang dalam bidang kurikulum, infrastruktur, sumberdaya manusia yang kompeten, dukungan anggaran dan penghargaan bagi peserta pelatihan daring perlu segera disiapkan. Lima  hal tersebut merupakan pintu masuk sebagai prasyarat dalam melakukan transisi dari pelatihan klasikal menuju pelatihan daring,” tutupnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Fakultas Teknik Unhas Mengadakan Seminar Bertajuk Al-Quran dan Teknologi Terhadap Engineer Muslim Masa Depan

Bupati Enrekang Pimpin 100 Mobil Bawa Logistik ke Sulbar

Komentar

Terpopuler

Terkini

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar