Makassar Terkini
Masuk

Pemda Kepulauan Seribu Digugat Masyarakat Karena Ogah Tempati Kantor Kerjanya

Terkini.id, Jakarta – Masyarakat Kepulauan Seribu mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setempat karena para ASN tidak pernah menempati kantor mereka di Pemda Kepulauan Seribu.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepulauan Seribu selaku perwakilan masyarakat menggugat Pemda setempat dengan denda senilai Rp 513 miliar.

Iman Cahyadi selaku Ketua Badan Pengurus LBH Kepulauan Seribu mengatakan bahwa Pemda Kepulauan Seribu telah melanggar ketentuan yang tercantum dalam UU 34/1999, UU 55/2001, dan Peraturan Gubernur (Pergub) 131/2018.

Sampai saat ini para pegawai kantor Pemda Kepulauan Seribu diketahui tidak pernah menempati kantornya kecuali staf biasa, Pamdal, dan PJLP.

“Sampai dengan saat ini para pejabat serta pimpinan daerah Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan kegiatan perkantoran di Sunter Permai alias di luar wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Seribu,” ujar Iman Cahyadi, dikutip dari rmol.id, Rabu 27 Juli 2022.

Bahkan karena kantor di tidak pernah ditempati oleh para ASN tersebut, fasilitas kantor di Pemda Kepulauan Seribu hancur karena tidak terawat.

“Seperti kantor teknis di Pulau Karya, Kantor Inspektorat, Kantor Bupati, bahkan sampai apel Senin pun mereka para pejabat serta staf di lakukan di Gedung Mitra Praja bukan di Pulau Pramuka,” ucap Iman Cahyadi.

Iman Cahyadi berujar bahwa masyarakat setempat sudah inisiatif untuk menanyakan dan mengirim surat keberatan karena hal tersebut.

Namun demikian para pejabat dan ASN Pemda Kepulauan Seribu tidak pernah menggubris surat keberatan dari masyarakat.

ASN dan Pejabat Pemda Kepulauan Seribu bahkan memakai nama Pemda DKI Jakarta jika ditanya soal alasan selalu bekerja di luar wilayah Kepulauan Seribu.

“Kadang mereka beralasan klasik dengan dan selalu mengkambing hitamkan Pemda DKI Jakarta dengan alasan selalu ada rapat di daratan Jakarta, yang kalau kita melihat rapat yang dilakukan di daratan Jakarta hanya beberapa saat dan tidak melibatkan semua pejabat terkait,” pungkas Iman Cahyadi.