Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Sekretariat Bersama mendukung duet Jokowi dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dukungan tersebut terlalu dipaksakan.
PKS juga berpendapat sudah seharusnya sekarang Jokowi menegaskan untuk tidak akan maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden pada pemilu 2024 nanti.
Pipin Sopian selaku juru bicara PKS mengatakan bahwa regenerasi kepemimpinan 2024 harus berjalan demi berlangsungnya proses demokrasi yang sehat.
Ia juga menambahkan bahwa di Indonesia masih banyak tokoh-tokoh bangsa yang bisa memimpin negeri ini.
“Masih banyak tokoh-tokoh bangsa yang kredibel dan layak memimpin Indonesia,” ungkap Pipin Sopian dilansir dari tempo.co, Minggu 24 April 2022.
- Proyek Strategis Nasional Bendungan Lausimeme yang Diresmikan Jokowi Digarap Perusahaan Konstruksi KALLA
- PLN Pastikan Pasokan Listrik Tanpa Kedip saat Jokowi Resmikan RS Vertikal Makassar
- Andil Andi Sudirman Sulaiman di Balik Rumah Sakit OJK yang Akan Diresmikan Jokowi di Makassar
- Dua Putra Asal Kabupaten Pangkep Dilantik Jokowi Jadi Perwira TNI AD
- Presiden Jokowi Pantau Pemberian Bantuan 300 Unit Pompa untuk Petani di Bone
Rakyat Indonesia memiliki keinginan untuk dipimpin oleh seorang pemimpin yang bisa membawa kesejahteraan dan keadilan rakyat.
Sebagai informasi bahwa kelompok masyarakat bernama Sekber Prabowo-Jokowi meminta Presiden Jokowi untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.
Alasan mengapa mereka mengusung Prabowo-Jokowi adalah karena keadaan Indonesia yang dinilai jauh lebih maju dalam era kedua pemerintahan Jokowi ini.
PKS juga menyinggung mengenai wacana Jokowi tiga periode dan penundaan pemilu. Menurut PKS wacana tersebut tidak sebanding dengan kondisi masyarakat saat ini yang semakin sulit.
“Wacana memperpanjang jabatan presiden tiga periode harus endgame atau berakhir pada 2024.” tutur Pipin.
Selanjutnya adalah kebijakan Jokowi yang ingin memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) bersama DPR padahal utang Indonesia semakin lama semakin melejit tinggi.
“Mega proyek pemindahan IKN dinilai dipaksakan untuk dikerjakan di tengah pandemi dan utang pemerintah yang kian membengkak. Per Maret 2022, utang pemerintah telah menyentuh Rp 7.052 triliun,” ucap Pipin.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.