Pengunjuk Rasa Duduki Ruang Paripurna, 15 Anggota DPRD Jeneponto Tolak Omnibus Law

Terkini.id, Jeneponto – Ribuan pengunjuk rasa dari mahasiswa, aktivis, pemuda, dan perempuan yang tergabung dalam gerakan Jeneponto menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, menduduki ruang rapat Paripurna Gedung DPRD Jeneponto, Jumat, 9 Oktober 2020.

Dari pantauan terkini.id, ribuan pengunjuk rasa mulai memasuki pekarangan gedung DPRD Jeneponto sekitar pukul 17.00 Wita.

Ribuan pengunjuk rasa mamaksa masuk di pekarangan gedung DPRD Jeneponto lantaran sejumlah anggota DPRD Jeneponto tidak memenuhi tuntutan mereka untuk menandatangani petisi penolakan Omnibus Law.

Pengunjuk rasa yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian, TNI dan Satpol, terpaksa menerobos masuk di ruang rapat paripurna lantaran sudah menunggu kurang lebih 2 jam. Namun hanya 15 anggota DPRD Jeneponto yang siap menemui massa aksi.

“Setelah kami menunggu kurang lebih 2 jam, terpaksa kami menerobos masuk di ruang rapat Paripurna tepat pukul 19.00 Wita, namun kita tetap memegang komitmen untuk tidak anarkis,” kata Ketua HMI cabang Jeneponto, Amrullah Serang.

Massa aksi menduduki ruang Paripurna DPRD Jeneponto sekitar 1 jam dan 15 anggota DPRD akhirnya Jeneponto menandatangani petisi penolakan terhadap Omnibus Law yang telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

“Ada 15 anggota DPRD yang tanda tangan, 25 orang anggota DPRD yang tidak tanda tangan. Katanya ada yang melakukan perjalanan dinas dan yang lain tidak diketahui alasannya,” ungkap Amrullah.

Usai 15 anggota DPRD Jeneponto menandatangani petisi penolakan Omnibus Law, ribuan pengunjuk rasa membubarkan diri.

Aksi unjuk rasa tersebut dimulai sekitar pukul 14.00 Wita di Jalan persimpangan Belokallong. Massa aksi kemudian melakukan long march ke gedung DPRD Jeneponto.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.