Penyidik Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulsel Lakukan Pengambilan Keterangan Ahli

Terkini.id, Makassar – Penyidik Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pertemuan  dan pengambilan Keterangan terhadap Ahli Ketenagakerjaan asal Universitas Hasanuddin Dr. Anshori Ilyas, S.H,M.H dan Tenaga Ahli Disnakertrans Provinsi Sulsel Andi Basir, SH,MH pada hari ini Rabu, 8 September 2021 bertempat di Hotel Grand Puri Perintis, Makassar.

Pengambilan Keterangan terhadap Ahli Ketenagakerjaan ini dilakukan terkait kasus hukum ketenagakerjaan yang sementara ini ditangani oleh pihak penyidik dimana sebuah perusahaan di Sulsel diduga telah melakukan tindak pidana ketenagakerjaan di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.  

Menurut Kasie Gakum (Penegakan Hukum) Disnakertrans Sulsel A. Muhammad Alam, SH, MH, ada beberapa perusahaan di Sulsel yang saat ini belum mendaftarkan pekerja mereka dalam program jaminan sosial tenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) Jo pasal 35 ayat (3) Jo Pasal 99 Undang – Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana menjadi sorotan bagi para penegak hukum Ketenagakerjaan di provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Penyidik Tenaga Kerja Disnakertrans Sulsel Serahkan Berkas Perkara Ke Korwas...

Adapun menurut pendapat Ahli Ketenakerjaan asal Universitas Hasanuddin Dr.Anshori Ilyas, S.H,M.H, Hubungan antara Pengusaha dan Pekerja disebut sebagai Hubungan Kerja, yaitu hubungan hukum yang lahir dari Perjanjian Kerja. Dengan demikian, hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yakni pengusaha dan pekerja.

Selain itu, menurut Norma Ketenagakerjaan, salah satu kewajiban Pengusaha ketika mempekerjakan pekerja adalah memberikan  perlindungan kesejahteraan antara lain, memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan dimana hal tersebut telah difasilitasi oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, paparnya.

Baca Juga: Tujuh Rumah Depan Gedung Juang 45 Dibongkar, Ini Alasannya

Oleh karena itu, berdasarkan konstruksi hukum dari Norma Ketanagakerjaan maka terlihat jelas bahwa pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh pekerja/buruhnya pada program jaminan sosial tenaga kerja, sambungnya.

Dari penjelasan keterangan Ahli Ketenagakerjaan tersebut, kemudian menjadi pegangan bagi para Penyidik Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa kewajiban Pemberi Kerja dalam mempekerjakan tenaga kerja, wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk pula kewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, kata A. Muhammad Alam.

Selain itu juga menjadi masukan bagi para penyidik untuk dapat lebih jauh melangkah ketahap proses penegakan hukum lebih lanjut terkait segala kasus ketenagakerjaan yang sementara dalam tahap penyelidikan.
Pengambilan BAP ini berlangsung selama kurang lebih dua jam dengan suasana santai tapi serius dengan menerapkan prokes, sambungnya.

Baca Juga: Tujuh Rumah Depan Gedung Juang 45 Dibongkar, Ini Alasannya

Adapun yang hadir dalam pengambilan Keterangan Ahli Ketenagakerjaan tersebut diantaranya Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel M.Abdi Topan, SH, Kasie Gakum A. Muhammad Alam, SH,MH, Kasie K3 Giawan Lussa, SH,MHum dan para penyidik yang sementara menangani kasus sebagaimana yang dimaksud diatas diantaranya Dra.Hj.Muliawati M, M.Adm.SDA, Rizal Amin,S.Sos, M.Si, Udin Palamma,ST, MH.

Menurut Kabid Pengawasan Disnakertrans Sulsel M. Abdi Topan, SH, kesimpulan dari pengambilan BAP tersebut, telah menerangkan bahwa seluruh pengusaha dan atau pemberi kerja yang melanggar ketentuan pasal 35 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 akan dikenakan sanksi Pidana Penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 400 juta.
Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh Pengusaha dan atau pemberi kerja diwilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dapat tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut, tutupnya.

Bagikan