Pilkada DKI Jadi Digelar, Denny Siregar: Anies Tersenyum Senang Sambil Kecut Lihat Bu Risma

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Denny Siregar menyindir Gubernur Anies Baswedan terkait kemungkinan Pilkada DKI Jakarta pada 2022 jadi digelar.

Lewat cuitannya di Twitter, Sabtu 23 Januari 2021, Denny Siregar menilai sepertinya Pilkada pada 2022 mendatang bakalan jadi digelar.

Oleh karenanya, kata Denny, Anies Baswedan pastinya akan senang jika Pilkada 2022 benar jadi diselenggarakan.

Menurut Denny Siregar, kesenangan Anies tersebut akan berubah kecut apabila seandainya di Pilkada 2022 itu ada nama Menteri Sosial (Mensos) Risma. 

Mungkin Anda menyukai ini:

“Kayaknya Pilkada 2022 jadi diselenggarakan. Dan aniesbaswedan pun tersenyum senang. Sambil kecut melihat ada bu Risma,” cuit Denny Siregar menandai Twitter Anies Baswedan.

Baca Juga: Soal Buzzer Anies, Ferdinand: Kualitas Kadrun Adil Saja Tak Mampu

Dalam cuitannya itu, Denny Siregar juga menyertakan link artikel pemberitaan berjudul “Draf RUU Pemilu: Pilkada Digelar Lagi 2022, Termasuk Jakarta” yang tayang di situs Cnnindonesia.com pada Sabtu 23 Januari 2021.

Dalam artikel pemberitaan itu disebutkan bahwa draf revisi undang-undang pemilu dan pilkada yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas DPR 2021 mengatur tentang rencana pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya, yakni pada tahun 2022 dan 2023.

Tidak seperti ketentuan di UU sebelumnya, yang mana pilkada serentak di seluruh provinsi, kabupaten dan kota digelar pada 2024 bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.

Baca Juga: Bandingkan Anies dan Jokowi, Politikus PDIP: Otaknya Hanya Rekayasa Cerita

Merujuk Pasal 731 Ayat (2) dalam draf revisi UU Pemilu yang diterima CNNIndonesia.com, pilkada 2022 akan diikuti oleh 101 daerah yang menggelar pilkada pada 2017. Provinsi DKI Jakarta termasuk di antaranya.

Akan tetapi, belum diatur tentang tanggal dan bulan pemungutan suara. Nantinya akan dibicarakan lebih lanjut antara KPU, Bawaslu, pemerintah dan DPR jika draf revisi sudah disahkan menjadi UU.

Kemudian pada Pasal 731 Ayat (3), pilkada 2023 akan diikuti oleh daerah yang menggelar pilkada pada 2018.

Bagi daerah yang baru saja menghelat pilkada 2020, maka baru akan kembali kembali menggelar pemilihan pada 2027 mendatang. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 731 Ayat (1).

Dalam draf revisi UU Pemilu juga dijelaskan bahwa pilkada di tahun 2027 disebut dengan Pemilu Daerah. Seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah di tahun yang sama.

Dengan kata lain, pemilihan kepala daerah di 34 provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten dilaksanakan di waktu yang bersamaan.

“Pemilu Daerah pertama diselenggarakan pada tahun 2027, dan untuk selanjutnya diselenggarakan setiap lima tahun sekali,” mengutip bunyi pasal 734 Ayat (1) draf revisi UU Pemilu.

Dalam artikel pemberitaan yang dibagikan Denny Siregar itu juga disebutkan bagi kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya sebelum 2027, maka Kemendagri akan mengangkat penjabat kepala daerah dengan masa jabatan hingga 2027.

Kemudian, penjabat kepala daerah tersebut akan diganti dengan kepala daerah hasil Pemilu Daerah 2027. Diatur dalam Pasal 735 draf revisi UU Pemilu.

Bagikan