Pilkades di Jeneponto Tuai Kontroversi, Massa Desak Bupati Penuhi Janji

HPM, FRK,PPI dan Masyarakat Desa Sapanang unjuk rasa di depan kantor Bupati Jeneponto

Terkini.id,Jeneponto – Pasca perhelatan Pilkades serentak  yang dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto, pada 4 November 2019 lalu terus  menuai kontroversi dari beberapa kalangan masyarakat dan pendukung calon kepala desa yang merasa dicurangi.

Sejak 6 November 2019 lalu aksi unjuk rasa terus bergelombang terjadi di kantor PMD, kantor Bupati dan DPRD Jeneponto.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pendukung calon kepala desa yang tidak menerima hasil pemungutan dan penghitungan suara Pilkades serentak pada 4 November 2019 lalu, yang menduga adanya kecurangan yang terjadi yang diduga dilakukan panitia Pilkades.

Bukan hanya masyarakat, pendukung calon kepala desa yang melakukan aksi unjuk rasa, namun sejumlah organisasi mahasiswa dan aktivis pemuda juga turun ke lapangan untuk memastikan Pilkades berlangsung sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

“Kami turun melakukan aksi unjuk rasa dalam hal memastikan apakah Pilkades di 32 desa di Jeneponto berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku,” kata Ketua Parlemen Pemuda Indonesia, Alim Bahri kepada terkini.id, Selasa, 19 November 2019.

Menurutnya, dari beberapa dugaan kecurangan dan pelanggaran yang diduga kuat dilakukan oleh Panitia Pilkades, membuat sejumlah organisasi mahasiswa dan aktivis pemuda bergerak.

“Kami mendapat beberapa keluhan dari masyarakat dari beberapa desa yang melaksanakan Pilkades, dari situlah kita mengkaji dugaan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada perhelatan Pilkades serentak di Jeneponto, sehingga kita turun,” jelasnya.

Selain itu, organisasi mahasiswa dan aktivis pemuda seperti, HPMT, Fraksi Revolusi Keadilan, Parlemen Pemuda Indonesia, juga menuntut Bupati Jeneponto untuk menepati janji terkait masalah yang terjadi di Desa Sapanang.

“Kemarin kami bersama masyarakat Desa Sapanang unjuk rasa di kantor Bupati, mendesak Bupati Jeneponto untuk segera memenuhi janji pelaksanaan Pilkades di Desa Sapanang,” tegas Alim.

Selain itu, dia juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan pembangunan di Desa Sapanang.

“Kami mendesak kepada Bupati Jeneponto untuk mencopot Plt Kepala Desa Sapanang yang dianggap gagal melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Sapanang,” pungkasnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini