Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin Rapat Pleno Pengurus DPP Partai Demokrat, di Aula Yudhoyono DPP Partai Demokrat, Jumat 13 Oktober 2023.
AHY menyampaikan dua agenda utama. Pertama adalah update perkembangan situasi politik terkini terkait Pemilihan Presiden, sementara agenda kedua mengenai pemilihan anggota legislatif.
“Alhamdulillah setelah kita mendeklarasikan Capres Prabowo Subianto, penerimaan publik secara umum positif. Ada sekitar 60 persen yang mengatakan bahwa sudah tepat Partai Demokrat keluar dari koalisi sebelumnya, dan sekitar 54 persen mengatakan sudah tepat Partai Demokrat berada di koalisi saat ini mendukung Capres Prabowo Subianto,” tegas AHY.
Oleh karena itu, lanjut AHY, komitmen Partai Demokrat seperti yang sudah ditunjukkan semenjak mendeklarasikan Capres Prabowo Subianto.
“Mari tetap kita fokus bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8,” seru AHY.
- Aliyah Mustika Jabat Plt Ketua DPC Demokrat Makassar
- 15 Tahun Jabat Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali Mundur dan Jabat PLT Dirut PD Parkir
- 38 DPD Demokrat se-Indonesia Dukung AHY Jadi Ketua Umum
- Fraksi Demokrat Ubah Komposisi AKD di DPRD Sulsel
- Demokrat - Gerindra - PKS All Out Menangkan Andi Sudirman di Pilgub Sulsel
Kepada para pengurus DPP Partai Demokrat, AHY juga menjelaskan mengenai pertemuan antara Bapak SBY dan Presiden Jokowi pada tanggal 3 Oktober yang lalu.
“Sebetulnya pertemuan itu didorong oleh para elit pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Demokrat ada dalam Koalisi Indonesia Maju, dan tentunya secara umum partai-partai pengusung adalah partai-partai yang ada dalam pemerintahan, sehingga kalau Pak SBY bertemu bersilaturahim dengan Presiden Jokowi akan bagus. Apalagi kita tahu, mungkin terakhir one-on-one pertemuan seperti itu empat tahunan yang lalu. Tentu selain membahas situasi negeri terkini juga membahas terkait dengan Pemilu 2024,” AHY menerangkan.
“Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100 persen, tidak ada pembicaraan terkait itu,” tegasnya.
Kalau urusan kabinet, tentu semua itu menjadi hak prerogatif Presiden.
“Jadi hanya Bapak Presiden yang bisa mengutarakan hal itu,” lanjut AHY.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.