Masuk

PPATK Soal Dugaan Judi Online Termasuk Oknum Polisi: Transaksi yang Dilaporkan Sebanyak Rp 155 T

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan adanya transaksi judi online ke sejumlah pihak, termasuk oknum polisi, telah menerima laporan transaksi yaitu sebanyak Rp 155 trilliun, Kamis 15 September 2022.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan pihaknya sudah menerima laporan mengenai transaksi tersebut yang mencapai Rp 155,46 triliun. Ivan menyampaikan banyak pihak yang terlibat dalam transaksi itu.

Awalnya Ivan berbicara soal laporan adanya 121 juta transaksi judi online. Transaksi tersebut melibatkan aliran uang sebesar Rp 155 triliun.

Baca Juga: Oknum Polisi Diduga Todongkan Pistol ke Santri Ponpes Imam Az-Zuhri Samata Gowa

“Jadi transaksi yang dilaporkan kepada PPATK itu sebanyak 121 juta transaksi, di dalamnya itu sebanyak Rp 155,459 triliun,” ujar Ivan dalam rapat dengan Komisi III DPR, Selasa 13 September 2022.

Lanjutnya, Ivan menyampaikan PPATK telah membekukan 312 rekening soal judi online tahun 2022. Terdapat 312 rekening di antaranya berisi uang sebesar Rp 836 miliar.

“Jadi total transaksi yang sudah dibekukan oleh PPATK itu di tahun 2022 saja itu ada 312 rekening, itu isinya Rp 836 miliar,” ungkapnya.

Baca Juga: PA 212 Laporkan Budi Dalton ke Polisi Usai Sebut ‘Miras’ Minuman Rasulullah

“Kami sudah melakukan analisis sebanyak 139 hasil analisis. Tahun 2022 saja, kita sudah mengeluarkan 65 hasil analisis, itu sudah disampaikan ke aparat penegak hukum,” sambungnya.

Lanjutnya, Ivan mengatakan terdapat sejumlah pihak yang terlibat dalam transaksi itu, seperti oknum polisi, ibu rumah tangga, pegawai negeri sipil (PNS), hingga pelajar. Ivan menyebut PPATK masih melakukan analisis soal temuan tersebut dengan pihak kepolisian.

“Nggak-nggak (hanya ke rekening polisi), semua masyarakat. Ada semua. Oknum, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, orang swasta, PNS,” terangnya Ivan kepada wartawan setelah rapat.

Kemudian, Polri telah merespons hasil analisis dari PPATK tersebut, soal adanya transaksi tersebut ke sejumlah pihak, termasuk oknum polisi. Polri mengatakan hal tersebut telah dikoordinasikan oleh Bareskrim.

Baca Juga: Kapolri Imbau Polri Jangan Ghosting Warga

“Saya sudah komunikasikan dengan Dirsiber (Brigjen Asep Edi Suheri) maupun Pak Kaba (Kabareskrim Komjen Agus Andrianto), mekanisme untuk pelaporan PPATK dan Bareskrim sudah diatur,” sebut Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Kamis 15 September 2022, dilansir detikcom.

Dedi menyebut PPATK mempunyai alat digital buat melacak aliran-aliran itu. Nantinya tentu hal tersebut dapat dijadikan bukti oleh penyidik dalam mendalami temuan itu.

“PPATK juga menyebutkan jadi masyarakat, jadi bukan hanya menyebutkan institusi polisi saja, masyarakat banyak pihak. Nanti PPATK dengan bukti digital yang dimiliki dilaporkan kepada penyidik, penyidik tentunya akan menindaklanjuti apabila memang bukti-buktinya sudah sangat kuat,” jelasnya.