Prabowo Diprotes Pegawai Kemenkeu karena Ucapan ‘Menteri Pencetak Utang’

Prabowo Subianto
Prabowo Subianto

Terkini.id, Jakarta – Calon Presiden RI, Prabowo Subianto, menyebutkan, sebaiknya sebutan Menteri Keuangan diganti saja dengan Menteri Pencetak Utang.

Dia menyampaikan itu saat berpidato di Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia untuk Pemenangan Prabowo-Sandi di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Timur, Sabtu, 26 Januari 2019.

Prabowo menyebutkan, sebutan Menteri Pencetak Utang ini karena utang Indonesia terus bertambah banyak.

Prabowo menyebut menteri keuangan saat ini gemar dan bangga mencetak utang. Namun, kata dia, yang disuruh membayar utang orang lain.

“Utang menumpuk terus, kalau menurut saya jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang,” kata Prabowo dalam acara tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu, 23 Januari, memastikan bahwa selama ini pengelolaan utang sebagai instrumen keuangan untuk membiayai anggaran dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab.

“Dibicarakan secara transparan. Bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan,” kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Januari 2019.

Sri Mulyani juga meminta supaya data perbandingan utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dibandingkan dengan data negara lain.

Rasio utang terhadap PDB di Indonesia yang sebesar 30 persen dianggapnya tidak tinggi. Kendati demikian, dia memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati.

Dalam Dokumen APBN Kita Edisi Januari 2019 dipaparkan posisi utang pemerintah pusat per akhir Desember 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka tersebut naik 10,6 persen dibanding akhir Desember 2017 sebesar Rp 3.995,25 triliun.

Prabowo pun berjanji akan memilih putra putri terbaik bangsa seumpama terpilih menjadi presiden. Dia mengatakan akan menyaring bukan hanya orang-orang pintar, tetapi juga bersih dan jujur.

Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini mengatakan akan lebih memilih orang yang tak terlalu pintar asalkan jujur. Prabowo beralasan, tak ada gunanya orang pintar juga hanya membohongi rakyat.

“Pinter nanti minterin, keminter, rakyat dibohongi,” kata Ketua Umum Partai Gerindra ini seperti dilansir tempo.co.

Prabowo mengimbuhkan, jika menang dia akan memanggil para calon anggota kabinet dan meminta mereka menandatangani surat perjanjian untuk tidak memperkaya diri dan kelompoknya sendiri.

Prabowo akan meminta mereka berjanji agar semua proyek transparan dan menguntungkan rakyat Indonesia.

“Kalau kau tidak bisa tanda tangan itu kau tidak bisa jadi menteri di kabinet Indonesia Adil Makmur,” kata Prabowo.

Protes Pegawai Kemenkeu

Pernyataan Prabowo Subianto tersebut dinilai menyesatkan, karena cuma memahami utang dari sudut pandang yang sempit.

Salah seorang pegawai Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti menyampaikan protes melalui media sosial:

“Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo : “Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang”, sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang Calon Presiden.

Pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR, dibahas secara mendalam dan teliti.

Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.

APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR.

Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini ditur oleh Undang-Undang.

Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten. Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency

Dengan peringkat tersebut adalah SALAH menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-nakuti rakyatnya.

Rakyat membutuhkan kontestasi program yang kredibel, bukan propaganda untuk menciptakan ketakutan dan penyesatan. Itu tugas kenegarawanan para elit dan yang mencalonkan menjadi pemimpin bangsa, yang bertanggung jawab membawa negara dan bangsa Indonesia menjadi negara maju, adil dan makmur, dihormati serta disegani didunia.

Utang sudah ada sejak tahun 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional. Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.

Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial – bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.

Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara – dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami.”

Berita Terkait
Direkomendasikan
Komentar
Terkini
Pilpres

Jokowi-Ma’ruf Unggul di Survei CRC

Terkini.id -- Lembaga Survei Celebes Research Center (CRC) merilis hasil survei pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Minggu 10 Februari 2019.Pengumpulan data dilakukan