Prabowo Minta Jadi Presiden ke MK, Budiman Sudjatmiko: Bebannya Berat

Prabowo
Prabowo Subianto dan Budiman Sudjatrmiko. (foto: Ist)

Terkini.id, Jakarta – Kontestan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak terima dengan hasil penghitungan suara KPU yang menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenang.

Alhasil, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga melayangkan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjadikan pasangan ini sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menanggapi permintaan tersebut, muncul tanggapan dari sejumlah politisi tanah air. Salah satunya politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko.

Dalam cuitan yang disertai link berita berjudul ‘Prabowo Minta Jadi Presiden ke MK, Yusril Tertawa’, mantan aktivis 98 tersebut mengimbau agar warganet tidak terbiasa memanjakan buah hatinya meski sesayang apapun juga.

Tuips, sesayang apapun kamu pd anakmu & sekaya apapun kamu, jgn manjakan dia. Ajari dia berbagi spy saat besar dia tak berpikir apapun yg dimauinya hrs dituruti dgn mengabaikan aturan & etika. Bebannya berat utk banyak orang,” cuit Budiman, di akun Twitter pribadinya, Selasa 28 Mei 2019.

Diketahui, berdasarkan Pasal 475 auat 2 UU Pemilu, MK hanya berwenang mengasili hasil penghitungan suara. Pasal tersebut berbunyi:

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

Butir tuntutan tim Prabowo-Sandiaga ke MK

Budiman Sudjatmiko
Cuitan Budiman Sudjatmiko di akun Twitternya terkait tuntutan tim Prabowo ke MK. (foto: twitter @budimandjatmiko)

Dilansir dari Detik, Senin 27 Mei 2019, berikut 7 tuntutan Tim Prabowo-Sandiaga ke MK:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Menyatakan Capres Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif.

4 . Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019.

5. Menetapkan pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor urut 2 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

6. Memerintahkan kepada Termohon (KPU) untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

Atau:

7. Memerintahkan Termohon (KPU-red) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

Berita Terkait
Komentar
Terkini