Masuk

Presiden Jokowi Teken Perpres soal Pembentukan Badan Usaha Otoria IKN

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi teken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2022 mengenai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 18 April 2022.

Di dalam aturan tersebut telah dijelaskan mengenai pembentukan Badan Usaha Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), dikutip dari Kompas.com.

Dilansir dari salinan lembaran perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara pada hari Rabu 4 Mei 2022, Badan Usaha Otorita IKN akan dijelaskan di dalam pasal 29.

Baca Juga: Forkopimda Sulsel Hadiri Rakornas, Syahar: Jokowi Ingatkan Ancaman Resesi Ekonomi

Badan Usaha Otorita IKN ini didirikan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi Otorita IKN dalam melakukan kegiatan persiapan, pembangunan IKN serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus IKN dan pengembangan IKN serta daerah mitra.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan badan usaha ini berpedoman pada perencanaan dalam Rencana Induk IKN, Perincian Rencana IKN dan ketentuan peraturan perundangan mengenai IKN.

Peran dari Badan Usaha Otorita IKN ini sebagai pengembang utama (master developer) dan/ atau membentuk anak perusahaan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan layanan dalam kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Baca Juga: Jokowi Pernah Berjanji Cari Aktivis Wiji Thukul

Selanjutnya, di dalam pasal 30 sudah dijelaskan, bahwa Kepala Otorita IKN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum soal kerugian Badan Usaha Otorita dan/atau anak perusahaan Badan Usaha Otorita apabila dapat membuktikan sebagai berikut :

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

b. telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.

Baca Juga: Johnny G Plate Angkat Bicara Terkait Isu yang Sebut Mundur Dari Jabatannya

d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Untuk ketentuan lebih lanjut terkait dengan rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, anggaran dasar, pembinaan dan pengawasan, perencanaan, operasional, penggunaan laba, anak perusahaan, dan hal lain-lain mengenai Badan Usaha Otorita diatur di dalam Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.