Masuk

Soal Kasus Penembakan Brigadir J, Jokowi: Usut Tuntas, Buka Apa Adanya, Jangan Ada yang Ditutup-tutupi

Komentar
DPRD Kota Makassar

Terkini.id, Jakarta – Terkait kasus penembakan Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kasus itu diusut hingga tuntas serta jangan ada yang ditutupi.

Presiden Jokowi angkat bicara perihal kasus tersebut, ia meminta kasus itu diusut tuntas secara transparan.

“Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah!” kata Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 21 Juli 2022, dilansir dari detiknews pada Kamis 21 Juli 2022.

Baca Juga: Brigadir J Disebut Sempat Bopong Putri Candrawathi Saat di Rumah Magelang

Jokowi mengatakan bahwa pentingnya transparansi terhadap penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J.

Hal tersebut agar tidak muncul keraguan masyarakat dalam institusi Polri.

“Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keragu-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” ujar Jokowi.

Baca Juga: Bharada E: Saat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Bersitegang, Ada Wanita Misterius Menangis

Berikut pernyataan lengkap Jokowi:

Saya kan sudah sampaikan. Usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah.

Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keragu-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga.

Sementara itu, buntut kasus penembakan Brigadir J, sejumlah pejabat kepolisian telah dinonaktifkan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal (Paminal) Polri Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdy Susianto.

Baca Juga: Ferdy Sambo Buka Mulut Soal Dugaan Suap Tambang Ilegal Kepada Kepolisian

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menerangkan, penonaktifan itu dilakukan dalam upaya menjaga transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas Polri dalam mengungkap kasus baku tembak antar anggota tersebut.