Masuk

Presiden Jokowi Digugat ke PN Jakpus Terkait Dugaan Ijazah Palsu

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Presiden Jokowi (Joko Widodo) digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Gugatan tersebut terkait tuduhan ijazah palsu yang digunakan pada proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Pemberitaan ini sudah beredar meluas berdasarkan sumber dari SIPP PN Jakarta Pusat, Gugatan didaftarkan pada Senin, 3 Oktober 2022 oleh Bambang Tri Mulyono (penulis buku Jokowi Under Cover).

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Himbau Jangan Ada Gesekan Sosial dan Adu Domba Politik

Gugatan pun telah teregister dengan nomor perkara 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.

Dalam gugatan ini Bambang menggandeng Ahmad Khozinudin sebagai kuasa hukumnya.

Selain Presiden RI yang menjadi tergugat I, turut tiga tergugat lainnya. Seperti, Komisi Pemilihan Umum/KPU (tergugat II), Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR (tergugat III), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi/Kemenristekdikti (tergugat IV).

Baca Juga: Heboh, Pernyataan Jokowi Seputar Pemimpin Rambut Putih, Denny Siregar: Bukan Ganjar, Bapak Rambutnya Hitam

Berikut ini petitum gugatannya:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Tergugat I (Jokowi) telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.

3 Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu, sebagai kelengkapan syarat pencalonan Tergugat I untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf r PER-KPU Nomor 22 Tahun 2018, untuk digunakan dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024.

Baca Juga: Jokowi Menyebut Orang yang Berambut Putih Adalah Pemimpin Rakyat

KSP Beri Tanggapan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ade Irfan Pulungan menanggapi pemberitaan ini.

Ia mengaku belum membaca secara detail terkait dalil-dalil yang diajukan. Akan tetapi dia menegaskan proses administrasi yang sudah berlangsung pasti sudah melewati berbagai klarifikasi serta verifikasi yang tidak mungkin sembarangan.

“Saya belum membaca dalil-dalilnya. Apa alasannya. Ini kan perdata, perbuatan melawan hukum katanya kan. Tapi kita bisa melihat apa yang menjadi dasar si pemohon melakukan itu. Saya pikir tidak ada korelasi antara dalil yang dia membuat dengan kenyataan fakta yang ada. Kalau dia sangkakan ada ijazah palsu Pak Jokowi, ini kan bisa terbantahkan. Kenapa? Pak Jokowi itu sejak menjadi wali kota persyaratan itu kan dimasukkan. Itu kan jadi persyaratan. Nah kenapa? Pada saat itu dia tidak lakukan atau dia nggak tahu atau dia bagaimana.” Kata Ade Irfan ketika dimintai konfirmasi. Dikutip Terkini.id dari detik.com.

“KPU kan tidak bodoh lah atau tidak orang asal lah. Sejak wali kota dua periode, gubernur, presiden, persyaratan itu kan tidak berbeda. Apa korelasinya dia mengatakan ijazah palsu terhadap fakta kenyataan yang ada.” Tambahnya.