Terkini.id, Makassar – Kemajuan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTsa) Kota Makassar menemui titik terang.
BUMN asal Cina yakni China National Technical Import and Export Corporation (CNTIC) telah merampungkan tahap feasibility study (FS) atau kelayakan studi.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Kota Makassar, Saharuddin Ridwan. Hasil dari kelayakan studi ini, kata dia, telah diserahkan ke Pemerintah Kota Makassar.
“Hasil dari FS yang sudah dikerjakan tim konsultan CNTIC sudah kami serahkan ke bapak Sekda (M Ansar),” kata Sahar, Sabtu, 26 Desember 2020.
Tahap studi kelayakan tersebut wajib dilakukan terlebih dahulu. Tujuannya untuk melihat apakah ada kecocokan dengan proyek prestisius itu.
- Partai Gerindra Ajukan 40 Dokumen Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Jeneponto ke KPU
- Benny Rhamdani Jamin Tindak Kecurangan Rekrutmen PPPK BP2MI
- Warga Pulau Lae-Lae Tolak Reklamasi di Perairan Pantai Losari Makassar
- Bunda PAUD Sulsel Paparkan Program yang Belum Terlaksana
- Listrik Padam, KPU Makassar Tetap Lakukan Pencermatan DCT, Masih Menunggu 10 Parpol
“Tidak bisa langsung disepakati begitu saja,” ungkapnya.
Sahar mengatakan pemerintah kota akan membentuk tim penilaian terhadap hasil studi kelayakan tersebut.
Setuju atau tidaknya bergantung kepada penilaian dari mereka dan juga oleh Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, sebagai pengambil kebijakan.
“Tim ini untuk menentukan apakah FS ini sudah layak, sudah sesuai untuk didorong menjadi dokumen tender,” ungkap Alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) ini.
Direktur Operasional (Dirops) PD Pasar Makassar Raya ini mengatakan setelah hasil studi kelayakan mendapat persetujuan pemerintah kota. Selanjutnya, masuk ke tahap lelang tender dan bersiap memulai pembangunan proyek.
“Semoga cepat, setelah itu kita sudah masuk tahap lelang tender,” tutup Sahar.
Bila tak ada arang melintang, proyek tersebut akan mulai dikebut pada tahun 2021 dan kemungkinan rampung pada 2023.
PLTsa tersebut dinilai akan memberikan percepatan dalam mengolah sampah di TPA Tamangapa, Antang. Selain itu, memberi lapangan kerja bagi warga sekitar, terutama bagi mereka yang selama ini bekerja sebagai pemulung.
“Ini akan membawa perubahan besar dalam mengolah sampah, juga memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar,” tutup Sahar.
Sebelumnya diberitakan, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, Antang telah kelebihan kapasitas. Pemerintah dinilai tak serius menangani persoalan sampah.
Saat ini, tumpukan sampah di TPA Tamangapa, Antang sekitar 30 meter dan terlihat seperti gedung bertingkat. Volume sampah yang masuk di TPA sekitar 900 ton per hari.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar meminta adanya inovasi untuk mengurai kapasitas sampah di Makassar.
“Jika tidak, maka akan semakin menumpuk dan tidak dapat menampung sampah dalam jumlah besar,” kata Ketua Komisi C DPRD Makassar, Abdi Asmara, Selasa, 22 Desember 2020.
Abdi mengatakan pihaknya telah mengucurkan dana sebesar 3 miliar untuk pembebasan lahan.
“Perlu ada antisipasi jangka pendek terlebih dahulu.Kita mintanya sudah ada apakah Rp2 miliar sampai Rp3 miliar sementara untuk pembebasan. Nanti dilihat lagi bagaimana perkembangannya,” imbuhnya.
Legislator Demokrat Makassar itu menilai pembebasan lahan sangat mendesak di tengah konsumsi masyarakat yang juga semakin tinggi.
Bila lahan semakin sempit, diprediksi akan meluas ke pemukiman warga.
“Kita harap di 2021 sudah bisa tancap gas,” paparnya
“Kita sudah rekomendasikan kalau program di 2021 ada pembebasan lahan. Agar over kapasitas setidaknya bisa diminimalisasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Andi Iskandar mengungkapkan, pembebasan lahan di TPA Tamangapa memang diharapkan segera dilakukan.
“Pembebasan lahan ini dimasukkan pada APBD 2021 nanti. Kemarin sempat terkendala karena ada refocusing dan diminta fokus pada pemulihan ekonomi,” pungkas Iskandar.