Revolusi Mal Pelayanan Publik di Sulsel, Iqbal Paparkan Keunggulannya

Iqbal Suhaeb
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah bersama dengan Penjabat Wali Kota Makassar, M Iqbal Samad Suhaeb menegaskan komitmennya untuk mewujudkan hadirnya Mal Pelayanan Publik

Terkini.id, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah bersama dengan Penjabat Wali Kota Makassar, M Iqbal Samad Suhaeb menegaskan komitmennya untuk mewujudkan hadirnya Mal Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan.

Hal ini terlihat saat keduanya melakukan penandatangan bersama komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020.

Prosesi penandatanganan ini disaksikan langsung Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo.

“Alhamdulillah, hari ini kita nyatakan komitmen untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada masyarakat melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang saat ini gedungnya tengah di persiapkan oleh Pak Gubernur (Nurdin Abdullah) di CCC,” tegas Iqbal usai melakukan prosesi penandatanganan komitmen bersama.

Menurutnya, banyak manfaat yang akan dirasakan oleh warga dengan hadirnya MPP ini.

“Ini sebenarnya revolusi pelayanan publik yang disiapkan dengan menyatukan seluruh urusan baik yang selama ini ada di Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota ke dalam satu tempat pelayanan,” kata dia.

Dia mencontohkan, saat ini untuk mengurus legalisir Ijazah SMA, warga mengurusnya di Dinas Pendidikan Propinsi, sementara untuk ijazah SMP dan SD warga ke Dinas Pendidikan Kota.

“Dengan hadirnya MPP nanti, warga cukup datang ke MPP maka semua layanan tersedia di situ, termasuk juga urusan lainnya, seperti KTP, Kartu Keluarga, paspor dan sebagainya,” lanjut Iqbal.

Sementara itu, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Makassar, Andi Bukti Djufrie yang ikut mendampingi Iqbal dalam acara ini mengatakan bahwa MPP Kota Makassar nantinya akan menaungi semua izin kerjasama dengan instansi vertikal.

“Baik itu BUMN, BUMD, imigrasi, Polri, BPJS, Samsat. Termasuk juga Bapenda Kota Makassar untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengurus pajak. Juga Dusdukcapil untuk pengurusan administrasi kependudukan,” ujar Andi Bukti Djufrie.

Dalam acara ini, terdapat 48 kepala daerah dari seluruh Indonesia melakukan penandatangan bersama sebagai bentuk komitmen terhadap penyelenggaraan MPP di daerahnya masing-masing.

Saat berbicara pada acara ini, Menteri Tjahjo mengatakan antusiasme yang tinggi terhadap membangunan MPP di setiap daerah di Indonesia.

“Prosesi pendatanganan komitmen hari ini menunjukan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Hadirnya MPP diharapkan mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional,” ujarnya.

Tjahjo mengatakan, MPP akan menciptakan ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil.

Komentar

Rekomendasi

Berita Lainnya

Cegah Corona, PMI Makassar Semprot Disinfektan Dua Perumahan Dosen

Gandeng PMI Makassar, PT Bintang Salurkan 1000 APD ke Sejumlah RS

DPRD Makassar Alokasikan Rp10 Miliar Untuk Penanganan Covid-19

KM Lambelu Dikarantina 2 Mil Dari Dermaga Makassar

Pemkot Makassar Belum Terapkan PSBB, Ini Tanggapan Ketua DPRD

Hindari Politisasi Penyaluran Bantuan Dampak Covid-19

Jurnalis distribusikan APD di 11 Kecamatan Kota Makassar

PMI Makassar Semprot Disinfektan Balai Kota

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar