RT Minta Risma Berhenti Membuat Gaduh, Eko Kuntadhi: Gak Usah Ngurus Jakarta Penguasanya Beda

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi mengomentari soal permintaan ketua RT/RW di DKI Jakarta yang meminta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau akrab disapa Bu Risma berhenti membuat gaduh masyarakat.

Lewat cuitannya di Twitter, Rabu 20 Januari 2021, Eko Kuntadhi mengatakan sebaiknya Bu Risma juga berhenti mengurus Jakarta lantaran menurutnya penguasa di DKI juga berbeda.

“Bu Risma, kalau ketua RT/RW di Jakarta sudah pakai seragam baru begini. Tandanya serius. Gak usah ngurus Jakarta deh. Disini penguasanya beda,” cuit Eko Kuntadhi.

Dalam cuitannya itu, Eko juga membagikan foto tangkapan layar sebuah pemberitaan berjudul “Para Ketua RT dan RW di DKI Jakarta Berharap Risma Berhenti Membuat Gaduh” yang dimuat situs Jurnalutara.com pada Minggu 17 Januari 2021.

Dilihat dari isi artikel pemberitaan itu disebutkan, sejak dilantik menjadi Menteri Sosial Tri Rismaharini gencar membuat gebrakkan terutama yang terkait kota Jakarta.

Terakhir, Risma kembali membuat heboh dengan mencanangkan program pembuatan KTP untuk 1.600 pengamen, gelandangan, dan kelompok marjinal lain di Jakarta.

Bahkan, sosok yang biasa disapa Bu Risma itu juga menjanjikan pembuatan rekening bank bagi mereka untuk selanjutnya mendapat bantuan dari Kemensos.

Gebrakan ini langsung mendapat sambutan luas publik Jakarta, diantaranya yang paling terkait adalah para ketua RT-RW di Jakarta yang memandang Risma terlalu sering membuat gaduh DKI Jakarta.

Para pengurus RT dan RW selama ini adalah pihak yang membuat surat pengantar untuk warga yang akan membuat KTP.

Dalam isi pemberitaan yang dibagikan Eko Kuntadhi itu juga disebutkan, Ketua Umum Forum RT/RW DKI Jakarta H. Moh. Irsyad menyayangkan sinyalemen Risma yang menurutnya bisa ditafsirkan sebagai kegagalan Kementerian Dalam Negeri dalam mencapaikan target pembuat e-KTP bagi seluruh warga negara Indonesia.

“Kita ketahui bahwa target Kementerian Dalam Negeri tentang pembuatan e-KTP bagi seluruh warga negara adalah tahun 2018 atau sudah lewat 3 tahun lalu. Artinya seharusnya saat ini seluruh warga negara sudah ber e-KTP dan itu berlaku nasional. Jadi kalau ada Menteri Sosial sampai turun tangan membuatkan e-KTP buat warga negara, walaupun itu untuk kelompok tertentu, berarti Kementerian Dalam Negeri dianggap gagal oleh Bu Risma,” ujarnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.