Sebelumnya Diungkap KPK, Kasus OTT di Kemendikbud dan UNJ Dihentikan Polisi

UU KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Gesuri)

Terkini.id, Jakarta – Setelah melalui proses yang panjang, Aparat Polda Metro Jaya akhirnya menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ke sejumlah pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan pegawai Universitas Negeri Jakarta (UNJ). 

Penghentian penyelidikan itu lantaran tim penyelidik Polda Metro Jaya memastikan tidak menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut.

Penghentian penyelidikan kasus tersebut setelah perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Subdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya menandatangani berkas berita acara surat perintah penghentian penyelidikan pada Kamis 9 Juli 2020 kemarin.

KPK selaku pihak yang sebelumnya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan melakukan penyelidikan awal menyerahkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. 

Kasus dugaan korupsi itu diketahui diungkap tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah melakukan operasi tangkap tangan dan penyelidikan kasusnya diserahkan ke polisi.

Menarik untuk Anda:

“KPK sesuai ketentuan Pasal 11 UU KPK telah melimpahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI, dan tentu penghentian penyelidikan tersebut menjadi kewenangan Polda Metro Jaya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dikutip dari merdekacom, Kamis 9 Juli 2020.

Ali menyebutkan, KPK menghargai upaya Polda Metro Jaya yang telah memeriksa 44 orang saksi dan dua ahli pidana. 

Ali menyebutkan, KPK ikut melakukan supervisi dengan memfasilitasi saksi-saksi dan ikut gelar perkara terhadap kasus tersebut.

“Bahwa penyerahan kepada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) sebelumnya KPK juga pernah melakukan, yaitu ketika melakukan tangkap tangan bersama Bawas MA terhadap oknum di PN Jakarta Barat dan kemudian diserahkan kepada Badan Pengawas MA untuk ditindaklanjuti,” kata Ali.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, penghentian kasus diambil karena perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Kepegawaian UNJ tak memenuhi unsur pidana.

“Dari hasil pemeriksaan saksi ahli yang ada, dinyatakan bahwa perbuatan pidana ini tidak sempurna. Tidak masuk dalam unsur-unsur pasal yang disangkakan,” kata dia di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/7).

Sebanyak 44 saksi sudah dimintai keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi pegawai UNJ ini. Yusri mengatakan, dua orang di antaranya adalah saksi ahli pidana.

Yusri menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan gelar perkara maupun rekonstruksi perkara di Universitas Negeri Jakarta dan Kemendikbud. Semua orang yang ikut dalam gelar perkara sepakat menyatakan tidak menemukan pelanggaran pidana sebagaimana pasal yang disangkakan dalam hasil penyelidikan.

“Dengan tidak ditemukannya maka penyidik Subdit Tipikor Ditkrimsus Polda Metro Jaya melakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum,” ujar dia.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke penyidik Polda Metro Jaya.

Kasus OTT terhadap Kabag Kepegawaian UNJ, Dwi Achmad Noor itu terjadi pada Rabu 20 Mei 2020 lalu. Penyidik KPK menyita USD 1.200 dan Rp27.500.000 yang diduga akan diberikan untuk tunjangan hari raya (THR) beberapa pejabat di Kemendikbud.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Tak Hanya Hina Islam, Appolinaris Darmawan Juga Sebut Muhammad SAW Nabi Hoax

Viral Komentar Suami Sebut Istri Adalah Orang Lain yang Kebetulan Harus Diurus

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar