Sebut Persekusi Ibadah Masih Marak Terjadi, Abu Janda: Akar Masalahnya Adalah SKB 2 Menteri

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Abu Janda menyebut bahwa kasus penolakan pendirian rumah ibadah dan persekusi ibadah terhadap umat non muslim masih marak terjadi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Abu Janda lewat unggahan videonya di Instagram Permadiaktivis2 pada Kamis 24 Desember 2020.

“Penolakan rumah ibadah, persekusi ibadah masih marak terjadi,” tulis Abu Janda.

Baca Juga: Singgung Teroris, Abu Janda Sentil Santri Enggan Dengar Musik ‘Mabuk...

Dalam unggahan videonya itu, pria bernama lengkap Permadi Arya ini memberikan contoh sejumlah kasus terkait penolakan pendirian rumah ibadah dan pelarangan pelaksanaan ibadah bagi umat non muslim.

“Pendirian gereja di Sukoharjo pada Oktober 2020, sampai yang terbaru pelarangan perayaan natal di Balai Aceh pada 17 Desember 2020,” ujar Abu Janda.

Baca Juga: Abu Janda: Bertahun-tahun Mereka Hina Jokowi karena Masuk Got, Sekarang...

Ia pun menilai bahwa akar dari masalah persekusi ibadah bagi umat minoritas di Indonesia itu adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 menteri yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

“Namun, PR atau pekerjaan rumah sebenarnya buat Pak Menag Panglima Banser adalah SKB atau Surat Keputusan Bersama 2 menteri perihal syarat pendirian rumah ibadah,” kata Abu Janda.

Menurutnya, SKB 2 menteri tersebut menimbulkan diskriminasi terhadap umat minoritas di Indonesia.

Baca Juga: Abu Janda: Bertahun-tahun Mereka Hina Jokowi karena Masuk Got, Sekarang...

“Karena semua masalah umat minoritas mendirikan rumah ibadah dan berbagai macam diskriminasi ibadah berakar di SKB 2 menteri ini,” jelasnya.

Abu Janda dalam videonya itu menilai bahwa Pasal 13 dan 14 di SKB 2 menteri tersebut sangat mempersulit umat minoritas untuk mendirikan rumah ibadah.

Bahkan menurutnya, kedua pasal dalam SKB 2 menteri itu berpotensi membuat rumah ibadah umat minoritas yang sudah didirikan ditutup dan disegel.

“Pasal 13 dan 14 nomor 8 di SKB 2 menteri ini sangat mempersulit umat minoritas karena memberikan persyaratan yang terlalu berat sehingga hampir mustahil bagi umat minoritas mendirikan rumah ibadah. Bahkan yang sudah adapun bisa ditutup dan disegel,” tuturnya.

Oleh karenanya, Abu Janda menilai SKB 2 menteri itu menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Menteri Agama (Menag) Gus Yaqut guna menyelesaikan persoalan persekusi ibadah terhadap umat minoritas.

“Ini adalah PR buat jenengan gus pak Menteri Agama (Gus Yaqut),” ujarnya.

Bagikan