Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial, Eko Kuntadhi mengomentari soal pernyataan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meminta agar Presiden Jokowi menertibkan buzzer.
Terkait hal itu, Eko Kuntadhi lewat cuitannya di Twitter pada Jumat 12 Februari 2021 membeberkan soal PKS di masa Tifatul Sembiring menjabat sebagai presiden partai itu.
Menurut Eko, di zaman Tifatul yang kala itu menjadi Presiden PKS sekaligus Menkominfo, situs website PKS bebas menyebarkan hoax dan ujaran kebencian.
“Zaman Tifatul jadi Menkominfo, situs seperti PKS piyungan, Dakwahtuna, dan sejenisnya bebas menyebarkan hoax dan kebencian,” cuit Eko Kuntadhi.
PKS, kata Eko, seperti halnya Front Pembela Islam (FPI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ketika itu mengerahkan ribuan pasukan siber (cyber army) mereka.
- Menteri Investasi Apresiasi Praktik ESG PT Vale di Morowali, Nilai Tambah Terdongkrak Melalui Praktik Berkelanjutan
- Autoclave Tiba di Proyek HPAL PT Vale Morowali, Tandai Tonggak Penting Hilirisasi Baterai EV
- MWC NU se-Kabupaten Jeneponto Masa Khidmat 2026--2031 Resmi Dilantik, Bupati Harap Jadi Mitra Pemerintah
- 5 Alasan Wajib Belanja On Cloudrunner 3 di Blibli, Bisa Sampai 2 Jam!
- Hari Anak Nasional 2026, Wadirnas LPKS BKPRMI Murniati Ajak Perkuat Perlindungan Anak
“PKS, FPI, HTI dan gerombolannya mengerahkan ribuan cyber army,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia dan sejumlah pegiat media sosial lainnya melakukan perlawanan terhadap konten-konten yang disebarkan oleh situs PKS tersebut.
Namun sekarang, kata Eko, pihaknya malah dituding sebagai buzzer. Menurutnya, tuduhan tersebut sengaja digencarkan agar PKS bisa kembali menguasai media sosial.
“Kita bangkit melawan mereka. Kini kita dituding bazer. Agar mereka bisa menguasai medsos lagi,” tutur Eko Kuntadhi.
Sebelumnya, fenomena para pengkritik pemerintah berujung serangan buzzer dalam sorotan. PKS berharap buzzer-buzzer tersebut diberantas.
“Itu kanker yang harus diberantas. Merusak ruang publik. Justru membuat persepsi publik pada Pak Jokowi jadi buruk,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali, Rabu 10 Februari 2021 seperti dikutip dari Detik.com.
Mardani pun berharap Presiden Jokowi membaca survei-survei yang mengulas indeks demokrasi.
“Mestinya Pak Jokowi membaca beberapa hasil survei yang menyatakan masyarakat kian takut memberi pendapat. Justru indeks demokrasi Indonesia tahun ini turun. Ini jadi alarm bagi kesehatan demokrasi Indonesia,” ujar Mardani.
Salah satu orang yang mengaku ciut nyalinya ketika menyampaikan kritik karena ujung-ujungnya diserang buzzer yakni Kwik Kian Gie. Oleh karenanya, PKS berharap pemerintah merevisi UU ITE.
“Jika serius ayo lakukan revisi UU ITE, khususnya Pasal 27, 28, dan Pasal 45. Yang sering jadi landasan pasal karet,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.