Sempat Tertunda, 7 Ranperda Akhirnya Disahkan DPRD Jeneponto

Terkini.id, Jeneponto – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto kembali melaksanakan rapat paripurna pengesahan 1 Ranperda Pemkab dan 6 Ranperda inisiatif DPRD Jeneponto.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I, Irmawati didampingi Wakil ketua II Imam Taufiq berlangsung di ruang Paripurna Gedung DPRD Jeneponto, Jalan Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Rabu, 20 Januari 2021.

Rapat itu dihadiri 2 unsur pimpinan dan 25 anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Setda Jeneponto, Syafruddin Nurdin, unsur Forkopimda, beberapa Kepada OPD, Kabag dan Kepala wilayah Kecamatan.

Bupati Jeneponto,  Iksan Iskandar dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda, Syafruddin Nurdin, mengapresiasi anggota DPRD Jeneponto, khususnya kepada tim kerja di masing-masing Ranperda.

Mungkin Anda menyukai ini:

“Atas nama Pemerintah, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada DPRD khususnya kepada tim kerja dimasing-masing Ranperda yang telah bekerja keras dan berupaya secara maksimal, sehingga pada hari ini tujuh Ranperda yang dimaksud dapat kita setujui bersama menjadi peraturan daerah kabupaten Jeneponto,” kata Iksan Iskandar dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Jeneponto, Syafruddin Nurdin.

Baca Juga: Geliat Olaraga Esports di Jeneponto, Luqman: PBESI Tengah Mendata Atlet-atlet

Ketujuh Ranperda baik yang berasal dari inisiatif DPR maupun dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto menurut Iksan Iskandar, keberadaannya sangat dibutuhkan dalam rangka implementasi ketentuan perundang-undangan serta dalam melaksanakan kebijakan daerah.

“Hadirnya Perda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, Perda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta Perda tentang perlindungan guru, diharapkan menjadi instrumen bagi Pemerintah daerah untuk mengintervensi dalam bentuk program guna mengambil langkah preventif solutif dalam menyelesaikan potensi masalah dan konflik yang akan muncul di tengah masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, kata Iksan Iskandar dalam sambutannya, Perda rencana induk pembangunan keparwisataan (RIPPARKAB), penyiaran radio dan Perda tentang tuntutan pemberdaharaan serta tuntutan ganti rugi daerah (TP-TGR) semuanya menjadi instrumen hukum bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan.

Baca Juga: Ketua dan 4 Anggota DPRD Jeneponto Hadiri Musrenbang Kecamatan Binamu

Di antara beberapa 7 Perda yang baru disahkan oleh DPRD Jeneponto, Bupati Jeneponto melalui Sekda, Syafruddin Nurdin menyebutkan secara khusus Ranperda tentang pembentukan badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah (Perseroda).

Menurutnya, baik berdasarkan pertimbangan normatif maupun sosiologis, perda tentang BUMD ini sangat dibutuhkan dan nantinya memiliki peran yang cukup strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kehadiran Ranperda tentang pembentukan badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah (Perseroda) ini baik berdasarkan pertimbangan normatif maupun sosiologis sangat dibutuhkan dan ke depannya memiliki peran yang cukup strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” tutup Syafruddin Nurdin.

Dimana sebelumnya, 7 Ranperda tersebut batal disahkan pada rapat paripurna, Jumat, 15 Januari 2021, karena anggota DPRD Jeneponto yang hadir tidak kuorum.

Bagikan