Tingkatkan Mutu Pendidikan, Kadis Dikbud Tantang Anggota DPRD Jeneponto

Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Jeneponto Nur Alam Basir saat dikonfirmasi terkini.id, Rabu, 17 Juli 2019

Terkini.id,Jeneponto – Sebanyak kurang lebih 1.500 tenaga pendidik di Kabupaten Jeneponto masih berstatus tenaga honorer, yang tidak jelas insentifnya dalam mengabdi demi peningkatan mutu pendidikan.

Hal itu menjadi beban besar bagi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Jeneponto untuk berpaya mensejahterakan ribuan tenaga honorer guru yang sudah mengabdi puluhan tahun.

“Saya  berupaya penuh agar Pemerintah Jeneponto menganggarkan  Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)  bagi guru honorer pada tahun anggaran 2020, Saya sudah sampaikan kepada Pak Bupati agar memperhatikan 1.500 guru honorer yang ada di Jeneponto,” jelas Kadisdikbud Jeneponto Nur Alam Basir kepada terkini.id, di Kantor Bupati Jeneponto,Rabu, 17 Juli 2019

Selain berharap kepada Bupati Jeneponto, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jeneponto juga menantang anggota DPRD Jeneponto untuk peningkatan mutu pendidikan yang terkendala dengan tenaga pendidik.

“Kita ini kekurangan guru yang berstatus ASN, yang banyak adalah guru honorer, namun kita tidak punya dasar untuk memaksakan kepada guru honorer untuk rutin mengajar, karena sejahteraannya  kita hanya bermohon kepala sekolah untuk memperhatikan guru honorernya, untuk itu saya menantang anggota DPRD Jeneponto untuk peduli terhadap peningkatan pendidikan dalam hal ini  agar dapat menyetujui penggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada pembahasan anggaran pokok daerah tahun 2020,” kata Nur Alam Basir.

Nur Alam mengaku setelah berkoordinasi dengan Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar sangat merespon penganggara P3K pada tahun anggaran 2020.

“Alhamdulillah, Pak Bupati sangat respon, tinggal bagaimana respon angggota DPRD Jeneponto yang baru terpilih,apakah beliau-beliau peduli dengan nasib guru honorer atau bagaimana, jadi saya tantang anggota DPRD Jeneponto,” tegas Nur Alam.

Nur Alam mengakui cukup ironis melihat kesejahteraan guru honorer alias tidak tetap yang saat ini belum menerima upah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sehingga, dirinya berharap, para guru tidak tetap ini bisa diangkat sebagai pegawai kontrak untuk meningkatkan kesejahteraan mereka ini.

“Jika guru honorer diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan status kontrak, gajinya nanti bisa UMK, kesejahteraan lebih baik, kita bisa membayangkan jika guru mendapat kesejahteraan yang baik, saat mengajar pasti memiliki wibawa yang lebih baik dan lebih berkualitas,” tutupnya.

Berita Terkait
Komentar
Terkini