Singgung ‘Janji Manis’ Anies Surati Menaker Soal UMP Saat Bertemu Buruh, Ferdinand Hutahaean: Gubernur Doyan Lepas Tangan

Terkini.id, Jakarta – Pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean turut menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat bertemu buruh yang melakukan aksi demonstrasi terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

Dalam pernyataannya, Anies Baswedan menyebut kenaikan rumus perhitungan UMP versi pemerintah pusat tak cocok digunakan di wilayahnya.

Menanggapi hal tersebut, Ferdinand mengatakan formula UMP tersebut telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang matang.

Baca Juga: Anies Baswedan Disebut Penunggang Agama Oleh Negeri Jiran, Denny: Terkenal...

Ferdinand lantas menilai Anies merupakan Gubernur yang sering lepas tangan dan melempar masalah untuk kepentingan politik.  

“Gubernur doyan lepas tangan seperti ini cocoknya jadi tukang olah di terminal,” kata Ferdinand mengutip pemberitaan Era.id,  Senin 29 November 2021. 

Baca Juga: Penetapan Tarif Integrasi Transportasi Belum disetujui DPRD DKI Jakarta, Pandapotan:’Masih...

Lebih lanjut, Ferdinand yakin bahwa Anies paham tentang penentuan formula UMP tersebut, namun orang nomor Jakarta itu dinilai mau menipu buruh agar seolah UMP bukan merupakan urusan pemerintah daerah melainkan urusan pemerintah pusat.

“Gubernur Terbodoh versi Google melempar masalah upah ke Pusat,” pungkasnya. 

“Buruh pun tepuk tangan dikadali,” lanjut dia. 

Baca Juga: Penetapan Tarif Integrasi Transportasi Belum disetujui DPRD DKI Jakarta, Pandapotan:’Masih...

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi ratusan massa buruh pengunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin, terkait penetapan UMP 2022 Jakarta.

Di hadapan para buruh, Anies pun menjelaskan mengenai kondisi penetapan UMP

“Teman-teman, kami memahami dan kami saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan agar UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang,” ujar Anies.

Selain itu, Anies menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengusulkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk meninjau ulang formula penetapan UMP 2022.

Dikatakan Anies, formula penetapan UMP tidak sesuai diterapkan di Provinsi DKI Jakarta, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

“Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Oleh karena itu, kita mengirimkan surat formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi, itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita sedang fase pembahasan,” jelas dia.

Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.

Adapun kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu itu dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen.

Bagikan