Masuk

Soal Luhut dan Erick Thohir Dituding Bisnis PCR, Joko Widodo Diminta Turun Tangan: Segera Panggil

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti ikut menyoroti soal dugaan menteri pemerintah Joko Widodo terlibat dalam pusaran bisnis tes PCR.

Kedua menteri yang dimaksud ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Menanggapi hal tersebut, Ray meminta Presiden Jokowi segera menanyakan klarifikasi pada 2 menteri itu soal tuduhan bisnis PCR tersebut.

Baca Juga: Ingin Timnas Indonesia Punya Training Center, Erick Thohir: Kalau Perlu Ada Dua, Udara Panas dan Dingin

Menurutnya, adanya dugaan yang menyerang dua menteri itu bisa berdampak citra buruk pemerintahan Jokowi. Sebab, dalam hal ini, hanya Presidenlah yang perlu turun tangan.

“Pemerintah khususnya Presiden sesegera mungkin memanggil yang bersangkutan untuk menjelaskan detail. Kalau terlibat dalam bisnis, ya harus dihentikan. Yang menghentikan Presiden,” jelas Ray dalam diskusi virtual bertajuk Politik Bisnis Elit di PCR: Siapa Meraup Untung? yang diselenggarakan Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD), mengutip Tribun News, Jumat 5 November 2021.

Lebih lanjut, Ray menyebut yang menjadi persoalan dugaan bisnis tes PCR bukan pada pejabat mendapat keuntungan pribadi atau tidak. Melainkan, lebih kepada penjelasan terlibat atau tidaknya seorang Menteri dalam kasus ini. Rey beranggapan, etika mutlak pejabat menteri itu harus menghindar dari konflik kepentingan.

Baca Juga: CEO Barito Putera Dukung Erick Thohir Jadi Ketum PSSI: Beliau Punya Kemampuan Pimpin Sepakbola Indonesia

“Ini bukan persoalan dapat keuntungan berapa, tapi terlibat bisnis atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung. Karena salah satu pakem dari etika pejabat negara itu adalah harus dihindarkan dari terjadinya conflict of interest,” katanya.

Rey pun menjelaskan, setiap bagian dari pemerintahan harus dilakukan pengawasan kode etik. Dia mencontohkan, DPR punya mahkamah kode etik, dan institusi lain, beda halnya dengan jajaran kabinet yang tak memiliki badan pengawasan soal kode etik. Oleh karean itu, hanya Presiden yang berhak menegur para menterinya itu.

“Kalau menterinya yang melanggar etik, ya Presidennya yang harus menegur. Meminta memilih dalam bisnis atau bergabung pada kabinet,” jelas Rey.

Tak hanya iru, Rey juga menyampaikan, meskipun dalam dugaan ini, perusahaan yang dituding milik saudara pejabat, namun hal tersebut tetap saja meanggar etika menteri agar terhindar dari isu konflik kepentingan.

Baca Juga: Didampingi Sederet Artis, Erick Thohir daftar Calon Ketua Umum PSSI

“Mereka adalah pembuat regulasi keseluruhan Covid-19 ini, tapi pada saat bersamaan secara langsung maupun tidak langsung mereka ikut pada intensitas bisnis PCR,” ujarnya.