Masuk

Curigai Reshuffle Kabinet Jokowi, Demokrat: Agenda Perpanjangan Masa Jabatan Presiden!

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Curigai reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani sebut itu agenda perpanjangan masa jabatan presiden.

Partai Demokrat menilai perombakan kabinet alias reshuffle tak sesuai harapan publik. Meski begitu, Demokrat sadar jika Reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

“Kami menghargai dan menghormati sepenuhnya. Namun jika melihat hasil perombakan kabinet ini, masih jauh dari yang diharapkan yang sebelumnya publik berharap akan terjadi perbaikan untuk mewujudkan kabinet kerja yang lebih profesional,” ujar Kamhar Lakumani dikutip dari Poskota.co.id pada Kamis, 16 Juni 2022.

Baca Juga: Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup: Jansen Sitindaon Ajukan Diri Sebagai Pihak Terkait ke MK Lewat BHPP Partai Demokrat

“Menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi serta menunaikan janji-janji saat kampanye Jokowi yang tak kunjung dipenuhi,” ujarnya melanjutkan.

Menurut Kamhar, dari hasil perombakan dua kursi menteri dan tiga kursi wamen terlihat bahwa reshuffle ini hanya untuk membagi kepentingan orang dekat dan partai politik koalisi pemerintah.

“Jadi terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan,” kata Kamhar.

Baca Juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pengamat Ingatkan Jokowi Soal Jasa Partai NasDem

Kamhar melanjutkan publik tentunya tidak dapat berharap banyak bahwa perubahan ini akan semakin membawa pada perbaikan.

“Jadi terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan,” kata Kamhar.

Dengan demikian, lanjut Kamhar, publik tentunya tidak dapat berharap banyak bahwa perubahan ini akan semakin membawa pada perbaikan.

Karena, tekan Kamhar, secara tegas ini hanya untuk mengakomodir kepentingan orang dekat dan partai koalisi.

Baca Juga: Delapan Partai Parlemen Kompak Tolak Sistem Proporsional Tertutup

“Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden mengingat Pak Zulkifli Hasan sebelumnya pernah mewacanakan ini,” sambungnya.