Terkini.id, Jakarta – Wacana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 maksimal dua tahun, menuai banyak pro dan kontra di berbagai kalangan.
Bahkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menilai usulan penundaan pemilu sebagai hal yang masuk akal.
Menanggapi hal tersebut, Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu ikut mengomentari pernyataan Gus Yahya.
Hal tersebut ia sampaikan melalui cuitan pada Twitter pribadinya pada Senin 28 Februari 2022.
“Demokrasi itu berdasarkan konstitusi bukan berdasarkan akal. Kalau berdasarkan akal maka akan terjadi perebutan kekuasaan sesuai akal masing-masing,” kata Said Didu, seperti dikutip dari RMOL.id.
- Kemenko PM Dorong Transformasi SMK di Makassar untuk Jadi Inkubator Talenta Muda
- PKB Makassar Bagikan Paket Sembako ke Warga
- Paripurna DPR Sahkan Pembentukan Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji
- DPR Bakal Panggil Pemerintah, Minta Penjelasan soal Gaji Pekerja Kena Potong Iuran Tapera
- Cak Imin Beberkan Tiga Syarat untuk Mendapatkan Rekomendasi Usungan PKB di Pilkada 2024
Tak hanya itu ia juga menilai wacana penundaan pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden merupakan sesuatu yang direncanakan oleh sekelompok orang untuk mempertahankan kuasanya.
“Sepertinya perpanjangan masa jabatan akan terjadi sebagai agenda Oligarki. Gejala terlihat bagaikan makan bubur panas – mulai dari pinggir,” ujarnya.
Lebih lanjut ia juga mengatakan bahwa di negara yang manganut sistem demokrasi, jika pemimpin terbukti membuat bangea makin berat maka pemilunya yang dipercepat bukan malah diundur.
“Yang membuat beban bangsa makin berat sjk 2014 sampai spt saat ini siapa ? Mari berpikir secara sehat” cuitnya dalam akun @msaid_didu.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
