Sulit Percaya, Hamid Awaludin: Ahli Waris Akidi Tio Membangun Mimpi dan Halusinasi

Terkini.id, Jakarta – Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin ikut menyampaikan kecurigaannya terhadap para ahli waris Akidi Tio yang menyampaikan akan menyumbang Rp2 triliun untuk penanganan covid-19.

Hamid Awaludin, melalui tulisan opini yang diterbitkan kompascom, mengungkapkan, gagal paham jika harus mempercayai keterangan keluarga Akidi Tio terkait donasi tersebut.

Hamid menyampaikan alasan yang mendasari kecurigaan itu.

Baca Juga: Polisi Masih Tunggu Tes Kejiwaan Putri Akidi Tio Heriyanty dari...

Alasannya adalah berangkat dari pertanyaan sederhana: Akidi Tio tidak memiliki jejak yang jelas di bidang usaha, dari mana uangnya? Pertanyaan lainnya, apakah lembaga perpajakan pernah memungut pajak dari harta Akidi Tio?

“Ini sebuah gagal faham bila hendak mempercayai, sebelum benar-benar uang itu ada.

Baca Juga: Tak Hanya Bermasalah Kasus 2T, Aib Lain Anak Akidi Tio...

Akido Tio bukanlah seseorang yang memiliki jejak jelas di bidang usaha. Dari mana uang sebanyak itu?

Apakah lembaga perpajakan pernah mengetahui dan memungut pajak dari Akidio sedemikian banyak? Rentetan pertanyaan logis yang harus dipakai sebelum mempercayainya,” tulis Hamid Awaluddin.

Yang mungkin terjadi, menurut dia, adalah ahli waris almarhum Akidi Tio, menemukan catatan-catatan tercecer almarhum, yang memilik kesamaran tentang hartanya.

Baca Juga: Tak Hanya Bermasalah Kasus 2T, Aib Lain Anak Akidi Tio...

“Lalu, para ahli warisnya membangun mimpi-mimpi indah disertai dengan halusinasi mengenai catatan-catatan tersebut.

Untuk mewujudkan halusinasi itu, ada baiknya meminjam tangan negara melalui para pejabat dengan seribu janji. Namanya usaha,” tulisnya lagi.

Dia pun memperkirakan, motif para pejabat yang mempromosikan atau mengamini ucapan orang-orang seperti ahli waris Akidi Tio, adalah ingin dianggap pahlawan.

“Jawabannya singkat. Para pejabat ingin menjadi pahlawan, seolah diri merekalah yang membantu meringankan beban rakyat.

Jawaban etisnya, yang bisa jadi juga, ada motif lain. Wallahu alam bissawab.

Rentetan kejadian menghebohkan tentang dugaan harta, janji investasi, dan bualan sumbangan menghebohkan, semuanya bermuara pada kebohongan,” tulisnya lagi.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia sejak 8 April 2008 itu pun mengusulkan, agar bangsa Indonesia membuat aturan tentang para pejabat yang memperkenalkan dan mengamini segala ketidakbenaran seperti deretan fakta yang telah melecehkan akal sehat bangsa kita itu.

“Orang atau pihak yang menggunakan para pejabat untuk memaklumkan ketidakbenaran, juga harus juga diberi hukuman,” tulisnya lagi.

Menurut dia, harus ada ganjaran karena apa pun alasannya, memaklumkan ketidakbenaran kepada publik adalah public deception.

Ini baru adil dan mendidik bangsa kita menjadi bangsa yang rasional.

Pernah Terjadi di Zaman Soeharto hingga SBY

Hamid awalnya menyampaikan berbagai peristiwa yang mirip terjadi pada zaman Presiden Soekarno berkuasa hingga SBY. 

Seharusnya, pejabat belajar dari peristiwa pada masa lampau itu.

“Belum terlampau lama ke belakang, seorang yang mendeklarasikan diri sebagai filantropis dunia, telah mendeklarasikan ke publik bahwa ia menyumbang lebih seribu rumah di Palu, Sulawesi Tengah, yang baru saja dilantakkan oleh bencana alam, likuifaksi.

Orang yang sama juga telah memaklumatkan bahwa ia menyumbang beberapa ribu unit rumah yang telah diterjang oleh badai gempa bumi di Nusa Tenggara Barat.

Sang tokoh, sebelum kejadian di dua provinsi kita itu, juga membiarkan dirinya diliput pers bahwa ia membangun secara sukarela asrama prajurit pasukan elite kita.

Hingga kini, sekian tahun kemudian, semua deklarasi itu, adalah hampa belaka.

Yang lebih hebat lagi, sang pemberi janji, diganjar dengan penghargaan Bintang Mahaputra. Hebat khan?” Tanya Hamid.

Peristiwa di Era Bung Karno

Hamid menceritakan, pada masa Presiden Soekarno, era 50-an, sang presiden pernah menerima sepasang suami isteri di Istana Negara. Mereka adalah Raja Idris dan Ratu Markonah.

“Mereka mengklaim diri sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam di Jambi. Mereka mendeklarasikan bisa membantu pembebasan Irian Barat.

Semua mengagumi kedua orang tersebut. Tepuk tangan dan senyum sumringah para pejabat di negeri ini terhambur lepas. Berbunga-bunga. Hebat.

Kedok penipuan pun tersingkap beberapa hari kemudian. Raja Idris ternyata adalah pengayuh becak, sementara Ratu Markonah adalah pelacur kelas bawah di Tegal, Jawa Tengah.

Para pejabat terkibuli secara sistematis, yang sekaligus berarti, dua orang telah melecehkan daya nalar pejabat kita ketika itu.

Kita pernah juga dikagetkan oleh Menteri Agama Said Agil Husin Al-Munawar.

Ia mengklaim bahwa ada harta karun besar yang bisa dipakai untuk melunasi seluruh utang negara.

Harta tersebut berupa emas batangan, sisa peninggalan Kerajaan Pajajaran, tersimpan di bawah Prasasti Batutulis, Bogor.

Heboh luar biasa. Rasa kagum mencuat seketika. Harapan dan optimisme pun kian berkecambah. Sebentar lagi Indonesia bebas dari utang.

Menko Kesra Ketika itu, Jusuf Kalla, meminta Said Agil datang menemuinya. Kementrian Agama memang di bawah kordinasi Kementerian Kesra.

Tahu tidak, berapa utang luar negeri Indonesia, begitu pertanyaan Jusuf Kalla ke Menteri Agama. Menteri Agama tak bisa menjawab.

Jusuf Kalla lalu memberi hitungan dengan enteng. Jumlah utang luar negeri kita saat itu, awal tahun 2000, kurang lebih Rp 1500 trilyun.

Harga emas setiap gram kala itu, adalah Rp 250 ribu per gram. Maka, untuk melunasi utang pemerintah, kita butuh sekitar 6 ribu ton emas batangan.

Bila emas batangan tersebut kita angkut dengan truk yang berkapasitas 4 ton, dengan asumsi, panjang truk adalah 5 meter, maka kita butuh jejeran truk sepanjang 5 km,

Itu artinya, truk-truk tersebut berbaris mulai dari Kebayoran Baru hingga Bundaran Hotel Indonesia.

Kira-kira ada tidak emas batangan sebanyak itu di Batutulis, tanya Jusuf Kalla. Menteri Agama terdiam lesu.

Sekali lagi, akal sehat pejabat dipreteli. Logika berpikir para pejabat dianiaya.

Sayangnya, semua itu berdampak kepada masyarakat. Setidaknya, masyarakat mempercayai kebohongan yang sistematis seperti itu.

Tahun 2007, sidang kabinet dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tiba-tiba saja, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, melapor dengan semangat berapi-api.

‘Bapak Presiden, sebentar lagi Indonesia akan memiliki tiga kilang minyak baru. Dua di antaranya di kampung Pak Wapres JK, yakni di Pulau Selayar dan Parepare,’ ujarnya.

Tak membutuhkan waktu terlampau lama, Wapres, Jusuf Kalla, langsung angkat bicara.

Sebaiknya para menteri bila memberi laporan ke sidang kabinet, memeriksa betul akurasi data yang hendak disajikan.

Mohon menggunakan logika yang benar. Ada dua persyaratan untuk membangun kilang minyak.

Pertama, harus dekat dengan sumber daya minyak. Kedua, dekat dengan pasar penjualan.

Kedua hal itu tidak ditemukan di Parepare dan Selayar. Parepare itu, kampung Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaludin, hanya tempat bertransaksi ikan terbang, kata Jusuf Kalla dengan kesal.

Dengan nada kecewa, Jusuf Kalla menguraikan lebih lanjut. Tidak mungkin pengusaha dari Kuwait yang Menteri ESDM sebutkan itu sebagai investor, akan membangun kilang minyak di tiga tempat di Indonesia.

‘Dari mana uangnya? Utang cicilan mobil Toyota di kantor saya di Makassar saja belum dilunasi,’ tegas Jusuf Kalla,” cerita Hamid Awaluddin dalam tulisannya.

Bagikan