Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan pembangunan melalui program Multiyears Project (MYP) 2025-2027, khususnya infrastruktur jalan dan rehabilitasi daerah irigasi (DI) di Kabupaten Wajo.Hal itu disampaikan Andi Sudirman saat menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi Wajo ke-627 tahun dengan tema “Mengokohkan Kebersamaan Menuju Wajo Maradeka” di Kantor Bupati Wajo, Kamis 9 April 2026.“Khusus di Wajo, pembangunan lima ruas jalan strategis serta penguatan sektor irigasi menjadi langkah nyata dalam meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Andi Sudirman.Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sulsel juga mengucurkan bantuan keuangan senilai Rp15 miliar untuk tahun anggaran 2026 kepada Pemkab Wajo dalam mendukung pembangunan infrastruktur.“Mari kita jaga dan kawal bersama pembangunan ini
Program Multiyears Project (MYP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di sektor pembangunan dan rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) senilai Rp764 miliar, resmi di mulai.Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, melakukan groundbreaking sekaligus peletakan batu pertama rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Paket 2 MYP Tahun Anggaran 2026-2027.Kegiatan ini dipusatkan di DI Leworeng, Desa Tottong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, pada Rabu 8 April 2026 sebagai titik awal dimulainya proyek strategis dibawah pemerintahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi.Prosesi groundbreaking ini turut dihadiri oleh Bupati Soppeng Suwardi Haseng, Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle, unsur Forkopimda Soppeng, jajaran OPD lingkup Pemprov Sulsel serta para petani setempat.Andi Sudirman menyampaikan program ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan kualitas jaringan irigasi.“Groundbreaking rehabilitasi daerah irigasi dimulai di Soppeng untuk 3 DI (rehabilitasi DI Leworeng, Latenreng dan Salobunne) dengan total nilai kurang lebih Rp77 miliar untuk mengembalikan fungsi irigasi yang rusak lebih dari 50 persen,” ujarnya.Menurutnya, 3 Di Kabupaten Soppeng ini jika dituntaskan nantinya dapat meningkatkan jangkauan hingga 3.000-an hektare sawah teririgasi sehingga bisa kembali normal 5.300 hektare.“Ini juga sekaligus operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi guna memudahkan para petani kita serta mendukung swasembada pangan nasional,” tambahnya.Andi Sudirman berharap proyek ini dapat berjalan lancar, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya petani di wilayah tersebut.“Kami berharap ini dapat berjalan lancar, tepat waktu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.Sekadar diketahui, Proyek rehabilitasi Paket 2 ini mencakup tiga kabupaten, yakni Soppeng, Bone, dan Wajo dengan nilai kurang lebih Rp268,9 miliar serta total penanganan 13 Daerah Irigasi (DI).Adapun daerah irigasi tersebut meliputi: DI Unyi, DI Lanca, DI Jaling, DI Salomekko, DI Waru-Waru, DI Bengo, DI Selli Coppobulu, dan DI Lalengrie di Kabupaten Bone; DI Latenreng, DI Salobunne, dan DI Leworeng di Kabupaten Soppeng
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang, serta Wakil Bupati Maros Andi Muetazim Mansyur menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) senila Rp3 Triliun yang akan dibangun di wilayah Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.Penandatanganan tersebut berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu (4/4/2026) dan menjadi langkah strategis dalam mengatasi persoalan persampahan di kawasan regional Mamminasata
Pemerintah mempercepat pembangunan PSEL Makassar Raya untuk mengatasi darurat sampah, mengurangi open dumping, dan menghasilkan energi listrik dari sampah hingga 1.000 ton per hari.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan melalui skema Multi Years Project (MYP), dengan sejumlah ruas strategis kini mulai memasuki tahap pengaspalan.Percepatan ini menjadi bagian dari prioritas Pemprov Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar secara merata di seluruh wilayah.Program MYP tersebut terbagi dalam beberapa paket pekerjaan yang tersebar di berbagai kabupaten/kota dan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal kontrak multiyears tahun anggaran berjalan.Pembaruan terbaru menunjukkan progres pada Paket 1 dan Paket 2 mulai bergerak, meskipun sebagian ruas masih berada pada tahap awal pengerjaan.Persentase progres pada beberapa ruas mencerminkan tahapan awal pekerjaan serta pekerjaan dasar sebelum pengaspalan dilakukan secara menyeluruh.Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Muhammad Rosyadi, mengatakan bahwa pekerjaan terus berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan.“Paket 1 dan Paket 2 saat ini mulai bergerak, meskipun sebagian ruas masih berada pada tahap awal pengerjaan,” ujarnya, Kamis, 3 April 2026.Pada Paket 1, ruas Ujung Lamuru - Palattae serta ruas Panciro - Batas Kota Makassar tercatat telah mencapai progres sekitar 0,309 persen
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus memacu pengerjaan Multiyears Project (MYP) pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.Hingga saat ini, progres pekerjaan pada Paket 1 senilai Rp430 miliar yang mencakup 14 ruas jalan menunjukkan perkembangan bertahap.Adapun progres pengerjaan pada sejumlah ruas jalan hingga saat ini, antara lain Ruas Gowa - Tondong (Sinjai) 2,22%, Ruas Tanete - Tanaberu: 2,15%, Ruas Burung-Burung - Bili-Bili 41,51%, Jalan HM Yasin Limpo 11,78%, dan Ruas Hertasning 63,76%.Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan bahwa proyek ini menjadi salah satu prioritas untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.“Pekerjaan terus kami dorong agar berjalan sesuai target
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bergerak cepat merespons kebijakan nasional terkait efisiensi energi dengan menyiapkan penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.Langkah ini merupakan tindak lanjut atas kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pola kerja fleksibel satu hari dalam sepekan guna mendukung efisiensi energi di tengah dinamika global.“Penerapan WFH bagi ASN di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa 31 Maret 2026.Kepala Biro Organisasi Pemprov Sulsel, Jayady, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan internal serta menunggu arahan final dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, termasuk penyusunan draft surat edaran sebagai dasar implementasi kebijakan tersebut.Ia menjelaskan, Pemprov Sulsel sebelumnya telah menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) hingga dua kali dalam sepekan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan fleksibilitas pengaturan sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja.“Menindaklanjuti dari arahan Pemerintah Pusat, maka dipastikan Jumat itu diterapkan WFH
Survei Parameter Publik Indonesia menunjukkan 84,9 persen warga mendukung penertiban PKL di Makassar. Penataan dinilai memiliki legitimasi publik kuat dan penting untuk penataan kota.
Mitra Terkini
