Arsul Sani selaku Wakil Ketua Umum PPP menilai aturan nomor urut partai peserta pemilu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu menimbulkan multitafsir.
Arsul Sani menyebut nama Sandiaga Uno diusulkan untuk menjadi capres 2024 mendatang. Kabarnya, ada dua tempat yang mengusung nama Menparekraf tersebut, Jumat 5 Agustus 2022.
Partai Amanat Nasional (PAN) melirik menteri BUMN Erick Thohir sebagai kandidat bakal capres terkuat di internal pantai hal ini disampaikan wakil ketua umum DPP PAN, Yandri Susanto. Ia menyebut nama Erick selalu muncul dalam usulan yang diberikan oleh DPP PAN di seluruh kabupaten dan kota seluruh Indonesia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggandeng tim di luar Polri dalam pengusutan kasus polisi tembak polisi. Sehingga PPP menyebut langkah tersebut patut diapresiasi. Seperti yang diketahui, insiden baku tembak polisi dengan polisi itu terjadi di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan akan mengusut kasus baku tembak itu secara transparan, objektif, dan akuntabel. Sigit memastikan akan membentuk tim internal sekaligus tim eksternal guna tidak menimbulkan kecurigaan publik. Waketum PPP Arsul Sani mengatakan bahwa tim eksternal tersebut dapat bekerja sesuai dengan program Polri. Adapun tim eksternal di luar Polri ini melibatkan Komnas HAM dan Kompolnas. "Langkah Kapolri yang melibatkan tim eksternal untuk peristiwa polisi tembak polisi patut diapresiasi. Ini menunjukkan bukan saja keseriusan pimpinan Polri untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa tersebut, namun juga menunjukkan keterbukaan Polri untuk menyelesaikan persoalan di internalnya dengan lebih transparan," kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Kamis 14 Juli 2022, dilansir dari detiknews pada Kamis 14 Juli 2022. Diharapkan, hasil pengusutan tim eksternal dapat menjawab harapan publik dalam kasus Brigadir J, yang tewas dalam baku tembak dengan Bharada E. "PPP melihat langkah Kapolri itu sebagai implementasi transparansi berkeadilan yang merupakan inti dari program Presisi yang dicanangkan. Kini terpulang kepada tim bentukan Kapolri tersebut apakah hasil kerjanya bisa memenuhi harapan publik yakni peristiwa tersebut diungkap secara apa adanya," ujar anggota Komisi III DPR ini. Apabila nantinya Komnas HAM membentuk tim untuk menjaga independensi, Arsul menilai bahwa itu tidak jadi masalah. Akan tetapi menurutnya itu perlu di koordinasikan dengan Polri. "Kalau maknanya bahwa Komnas HAM tetap akan menjaga independensinya meski ada dalam tim gabungan tersebut, ya tidak masalah. Namun, kalau kemudian Komnas HAM membuat tim untuk menyelidiki sendiri tanpa kordinasi dengan tim bentukan Kapolri secara keseluruhan, ini yang perlu mereka saling berkoordinasi," imbuhnya.
NETWORK
