Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP), Muhammad Salim Basmin, memberikan penjelasan mengenai pernyataan Gubernur Sulsel mengenai wacana pembentukan Satgas Penanganan Demonstrasi.Salim menegaskan bahwa substansi dari ide tersebut bukanlah untuk membungkam suara kritis masyarakat, melainkan untuk menciptakan mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur antara pemerintah dan massa aksi.Mengutamakan Pendekatan PersuasifSalim menjelaskan bahwa Gubernur ingin memastikan setiap aspirasi yang disampaikan di muka umum dapat diterima dengan baik tanpa mengabaikan ketertiban umum."Poin utamanya adalah bagaimana membuka ruang dialog

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Salim Basmin, secara perdana memimpin rapat bersama jajaran Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Diskominfo-SP Sulsel di Ruang Command Center, Kantor Gubernur Sulsel, Senin 2 Februari 2026.Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Diskominfo-SP Sulsel Sultan Rakib serta Kepala Bidang Humas Fitrah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fondasi ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian global tahun 2026

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan penjelasan terkait sorotan publik atas kondisi Asrama Mahasiswa Sulsel (Lontara) di Bandung, Jawa Barat, yang dinilai memprihatinkan dan turut menyisakan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Asrama yang menjadi hunian mahasiswa asal Sulsel itu diketahui mengalami sejumlah kerusakan fisik dan belum mendapatkan pemeliharaan signifikan.Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra menyampaikan persoalan ini bukan karena ketiadaan anggaran, melainkan terkait penjadwalan arus kas pemerintah daerah.“Penanganan asrama sebenarnya sudah masuk perencanaan

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel berhasil mendorong 22 Pemkab/Pemkot se Sulsel yang belum memiliki Computer Security Incident Respons Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) per 30 September 2025 lalu.

Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel bekerja sama dengan Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia (BBPSDM) Makassar, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) merealisasikan pelatihan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan Junior Network Administrator.Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Gedung BBPSDM Komdigi Makassar dengan materi keamanan informasi, manajemen risiko, arsitektur keamanan informasi, data dan keamanan dan lain sebagainya

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo-SP) Provinsi Sulawesi Selatan, A Winarno Eka Putra, menyambut penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Urusan Persandian yang digelar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo No 269, Makassar, Selasa, 19 Agustus 2025.Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan Daerah BSSN, yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 28 Tahun 2021 tentang BSSN, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029.Turut hadir dalam acara ini Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, Andi Winarno Eka Putra serta para narasumber yang membawakan materi teknis.Dalam sambutannya, Danang Jaya mengapresiasi dukungan penuh Pemprov Sulsel terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan karena sudah mengizinkan kami melaksanakan bimbingan teknis penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah pada tahun 2025 ini," ujarnya.Danang menegaskan bahwa Bimtek ini memiliki peran penting untuk meningkatkan kesiapan pemerintah daerah menghadapi ancaman siber yang kian kompleks, terutama dalam melindungi data strategis

Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika) Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulsel pada akhir tahun 2023 lalu telah melakukan penertiban terhadap DPD lingkup Pemprov Sulsel menggunakan aplikasi website dan tidak menggunakan subdomain official government yakni sulselprov.go.id ..

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel menggelar rapat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel untuk memperkuat eksisting dan pengembangan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), di Kantor Gubernur Sulsel, di Kota Makassar, Rabu 8 Februari 2024..

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulawesi Selatan (Sulsel) Bagian Humas, melaksanakan rapat awal tahun 2024 bersama Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota se-Sulsel secara virtual, Kamis 4 Desember 2023..