Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tertunda lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tak menyiapkan dokumen rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).