Dewan Pers meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tertuang dalam surat Dewan Pers tertanggal 17 November 2022.
Terkini.id, Jakarta – Terkait draf terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi sorotan publik, kini Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto turut buka suara.