Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan berbagai transformasi strategis dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diformulasikan dan dikonsolidasikan dengan lintas sektor.
Berdasarkan hasil kesimpulan rapat kerja, Komisi II dan KemenPAN-RB menyepakati bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lainnya dilarang mengangkat tenaga non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN).
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan pihaknya akan terus berkomitmen bersama pemerintah mengawal proses pengangkatan honorer menjadi ASN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang ASN..
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah untuk mendahulukan opsi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diambil dari tenaga honorer..
Komisi II DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan menjadi Undang-Undang (UU)..
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) memperjelas status tenaga honorer..
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan RUU ASN yang saat ini sedang digodok Komisi II DPR RI akan segera rampung dan akan segera disahkan pada masa sidang yang akan datang..
Sebagai bentuk komitmennya dalam memperjuangkan pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, membuka layanan ruang pengaduan bagi para honorer yang masih belum diakomodir pemerintah pengangkatannya sebagai PPPK..
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini akan difokuskan pada formasi guru dan tenaga kesehatan. Lalu bagaimana jadwal seleksi PPPK tenaga kesehatan 2022?
Mitra Terkini
