Tenaga Honorer Fiktif ‘Hantui’ Pemerintah Kota Makassar

Terkini.id, Makassar – Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mencatat sebanyak 8.190 pegawai honorer yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Setiap tenaga honorer menerima gaji Rp1,5 juta per bulan. Setiap bulan, Pemerintah Kota Makassar menganggarkan sekitar Rp12,2 miliar untuk menggaji tenaga honorer tersebut.

Hanya saja, pemerintah kota menemukan tenaga honorer fiktif. Dari 8.190 tenaga honorer yang terdata ada 3 ribu yang diduga fiktif. 

Baca Juga: Kota Makassar Siap Menghadapi Gelombang Ketiga Pandemi Covid-19

Sebab, itu pemerintah akan melakukan pemangkasan. Selain itu, pemerintah kota juga akan menelusuri asal muasal honor fiktif tersebut.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Helmy Budiman mengatakan, setiap tenaga kontrak mendapat gaji Rp1,5 juta, namun itu di luar biaya lainnya. 

Baca Juga: Wali Kota Makassar Nilai Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Lemah

“Untuk sekarang tenaga kontrak (gajinya) Rp1,5 juta per bulan, flat, belum termasuk biaya lainnya, itu khusus gaji,” ujar Helmy, Rabu, 28 April 2021.

Terkait dengan kenaikan gaji honorer setelah melakukan pemangkasan, Helmy mengatakan tak mau berspekulasi. 

Sebab menurutnya, hal itu harus dibahas di APBD Perubahan.

Baca Juga: PPKM Mikro Diperketat, Wali Kota Makassar Minta Pengusaha Tak Panik

“Kalau peningkatan gaji atau porsi gajinya itu pasti akan di bahas di APBD Perubahan, kalau memang mau di naikkan. Tapi memang satu-satunya cara kalau mau di naikkan gajinya secara drastis atau signifikan, pasti harus ada pemangkasan,” jelasnya

Ia juga mengatakan, ada beberapa SKPD yang jumlah pegawai honornya berlebih.

“Tapi perizinannya kalau kita di keuangan, kita ikut dengan BKD, karena yang atur masalah regulasi kepegawaian itu teman-teman di BKD. Kita sisa menganggarkan, kalau masalah mau naik gajinya atau tidak pasti harus dibahas bersama DPR,” kata dia.

Sementara, Plt Kepala BKPSDM, Andi Siswanta Attas mengatakan belum mendapat petunjuk dari Wali kota Makassar. Hal itu terkait dengan rencana resetting pegawai honorer.

“Itu memang lagi disusun nanti apakah Perwali atau surat keputusan saya tidak jelas, yang jelas memang akan ada evaluasi terhadap tenaga kontrak,” tuturnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan dari 8 ribu tenaga honorer akan mengalami penurunan menjadi 5 ribu.

“Saya kira semester pertama Juni, saya canangkan itu Juni sudah harus lari semua,” kata Danny, Rabu, 28 April 2021.

Danny pun memastikan resetting tenaga honorer bakal dimulai paling lambat Juni 2021.

Saat ini, pihaknya masih sementara membahas regulasi terkait hal itu. Sebab, kontrak para tenaga honorer baru berakhir pada Desember 2021.

“Saya pikir kemarin itu mereka berakhir April, rupanya anggaran cair itu April, berakhir Desember. Jadi, saya kira memang butuh waktu untuk menelusuri ini barang-barang,” kata Danny, Rabu, 28 April 2021.

Sehingga, hal pertama yang saat ini dikaji oleh Danny adalah aturan mengenai pengangkatan pegawai kontrak.

“Misalnya, ada kepala dinas diperkenankan mengangkat pegawai honorer. Ini yang saya mau lihat apakah efektif atau tidak dan kelihatannya tidak efektif. Karena ada selisih 3 ribu orang yang kita temukan sementara,” jelasnya

Mengenai administrasi keuangan dan jonorarium, Danny mengatakan bakal perbaiki regulasinya. Selain itu, Danny mengatakan bakal menelusuri Perwalinya terlebih dahulu sebelum membuat Perwali baru.

“Ini kan potensi besar juga tenaga kontrak tapi kalau salah-salah, tidak efektif, operasional jadi bengkak,” ungkapnya.

Bagikan