Terindikasi Suap, Wali Kota Makassar Larang Seluruh ASN Terima Parsel

Terkini.id, Makassar – Wali Kota Makasssar Moh Ramdhan Pomanto melarang seluruh Aparatur Sipil Negara menerima bingkisan atau parsel.

Hal ini sesuai surat edaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang imbauan pencegahan gratifikasi sehubungan dengan hari raya keagamaan.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto meminta para ASN yang mendapatkan kiriman parsel agar cukup menerima kartu ucapannya saja sedangkan bingkisannya dikembalikan ke pengirim. 

Baca Juga: Kota Makassar Siap Menghadapi Gelombang Ketiga Pandemi Covid-19

Ia berujar parsel dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap.

“Setiap pejabat dilarang menerima parsel,” ujar Danny Pomanto, Senin, 10 Mei 2021.

Baca Juga: Wali Kota Makassar Nilai Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah Lemah

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 13 tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

Dalam surat edaran yang diterbitkan pada 28 April 2021 itu, KPK mengingatkan semua penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Lembaga antirasuah itu mengategorikan penerimaan di luar pemberian kantor sebagai gratifikasi, meski mengatasnamakan bingkisan lebaran.

Baca Juga: PPKM Mikro Diperketat, Wali Kota Makassar Minta Pengusaha Tak Panik

Selain itu, larangan menerima parsel juga merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Jika PNS terciduk terima parsel lebaran, maka dapat dijatuhkan hukuman disiplin berat. Dalam pasal 7 disebutkan jenisnya bisa berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

“Kalau mengenai sanksi, ya kalau ketahuan. Nah ini persoalannya pemantauannya yang sulit. Maka lebih kepada kesadaran ASN atau pejabat untuk tidak menerima parsel,” pungkas Danny.

Bagikan