Tidak Gentar Lawan Luhut, Haris: Saya Siap Bertarung Data dan Argumen di Persidangan Nanti

Terkini.id, Jakarta – Laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang terus diproses di Polda Metro Jaya tidak membuat Direktur Lokataru Haris Azhar selaku terlapor menjadi gentar.

Diketahui bahwa laporan tersebut disebabkan atas pengungkapan dugaan permainan dalam bisnis tambang di Papua yang menyeret nama Luhut.

Haris mengatakan bahwa laporan Luhut akan membuat publik takut untuk mengungkapkan pendapat. Sebab menurutnya, ketika kritik dari aktivis dan masyarakat sipil dipidanakan oleh penguasa, bukan tidak mungkin, semua yang mengkritik pemerintah bisa berujung bui.  

Baca Juga: Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Dipilih Jadi Pangkostrad, Harta Kekayaan Capai...

“Semua pindah ke penjara (kalau para aktivis mengkritik),” kata Haris Azhar, Sabtu 27 November 2021.

Meski begitu, Haris mengaku sama sekali tidak gentar atas laporan yang dilayangkan Luhut terhadanya. Ia mengaku siap bertarung data dan argumen di persidangan nanti.

Baca Juga: Pemuda Gereja Akan Lapor Polisi, Lantaran Tidak Terima Karena UAS...

“Singkatnya, saya siap kalau kebebasan berekspresi saya dipidanakan,” demikian Haris Azhar menutup.

Sementara itu, seperti yang dilansir dari Kompas bahwa Luhut bersikukuh memilih melanjutkan proses hukum setelah beberapa kali gagal mediasi dengan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Diberitakan sebelumnya bahwa Haris dan Fatia selaku terlapor sudah diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Haris dimintai keterangan pada Senin 22 November 2021, sedangkan Fatia diperiksa pada Selasa 23 November 2021.

Baca Juga: Pemuda Gereja Akan Lapor Polisi, Lantaran Tidak Terima Karena UAS...

Persoalan ini berawal dari tudingan permainan dalam bisnis tambang di Papua, bahkan dibawa sampai ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Special Procedure Mandate Holders (SPMH) United Nations Special Rapporteur atau Pelapor Khusus HAM-PBB pada 20 Oktober 2021 mengirimkan surat Komunikasi Bersama/Joint Communication (JC) kepada Pemerintah Indonesia.

Dalam suratnya, mereka meminta klarifikasi dari Pemerintah Indonesia terhadap adanya dugaan judicial harassment terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar melalui penyampaian dua somasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan. 

Bagikan