Terkini, Makassar – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa belum ada satupun daerahyang melakukan penandatangan nota perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk TNI/Polri dalam rangka pengamanan Pilkada serentak di Sulsel.
Padahal tahapan Pilkada akan dimulai pada Juli, Agustus mendatang.
Tito Karnavian menggaris bawahi sejumlah daerah di Sulsel yang punya PAD tinggi namun belum menyalurkan dana Pilkada sepenuhnya.
“Padahal Sulsel punya kapasitas fiskal kuat. Artinya, PAD lebih tinggi dibanding dana transfer dari pusat,” ujarnya di Kota Makassar, dikutip dari Suarasulsel.id, jaringan Terkini.id.
Tito mengaku akan mendatangi langsung daerah yang tidak menyalurkan dana Pilkada hingga 9 Juli 2024.
- Wakil Wali Kota Makassar Dukung Peduli Gelar Safari Dakwah dan Penguatan Keagamaan
- Cegah Stunting, Gubernur Sulsel Ajak Masyarakat Gemar Makan Telur Wujudkan Generasi Sehat dan Cerdas
- WALHI Sulsel Dirikan Posko Aduan untuk Hentikan Kejahatan Lingkungan
- Wali Kota Makassar Ajak Asosiasi Guru Agama Islam Sinergi Perkuat Kualitas Pendidikan
- Pertamina Patra Niaga Sulawesi Gelar Technical dan Safety Assistance di Sulteng
Tito akan mengecek apa betul daerah tersebut tidak punya anggaran atau ada kesengajaan.
“Kalau sampai 9 Juli nanti belum mentransfer, kita akan ke daerah itu tanyakan masalahnya apa. Memang nggak ada uang atau uangnya sengaja ditahan,” ujar Tito di Makassar.
“Kalau uangnya ditahan kita akan paksa untuk segera mencairkan kepada seluruh (KPU, Bawaslu, TNI/Polri),” ucapnya.
Namun, jika sudah dipastikan daerah itu tidak memiliki anggaran, maka Kemendagri akan meminta ke Kementerian Keuangan untuk mempercepat dana transfer ke pemerintah daerah.
“Karena hak daerah untuk mendapatkan dana transfer, dipercepat beberapa bulan kedepan untuk menutup sisa Pilkada dulu,” jelasnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.