Tolak RUU Cipta Kerja, PBNU PIlih Jalur Hukum Dibanding Kerahkan Massa

Logo Nahdhatul Ulama (NU)

Terkini.id, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan, pihaknya ikut menolak RUU Cipta Kerja. Namun tidak memilih cara-cara seperti unjuk rasa untuk membatalkan UU tersebut.

PBNU menyayangkan pembahasan UU Cipta Kerja usulan pemerintah itu yang terkesan terburu-buru, tertutup, dan enggan membuka diri terhadap aspirasi publik.

Padahal, menurut PBNU, undang-undang yang mengatur banyak bidang seperti UU Cipta Kerja ini seyogyanya dibahas secara teliti, tidak terburu-buru, dan terbuka. 

“Di tengah suasana pandemi, memaksakan pengesahan undang-undang yang menimbulkan resistensi publik adalah bentuk praktek kenegaraan yang buruk,” kata Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 9 Oktober 2020 dikutip dari tempo.co.

PBNU menyatakan bersama-sama dengan pihak-pihak yang ingin menempuh jalur hukum untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja lewat uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Cara ini dinilai jauh lebih baik ketimbang mengerahkan massa untuk demonstrasi.

Menarik untuk Anda:

“Dalam situasi pandemi dan ikhtiar bersama untuk memotong rantai penularan (Covid-19) upaya hukum adalah jalur terbaik dan terhormat dalam mencari keadilan dibanding mobilisasi massa,” ucap Said.

Meski mengkritik, PBNU menghargai berbagai upaya pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara demi kehidupan yang layak, tersedianya pekerjaan, dan menarik investasi lewat undang-undang ini.

Namun PBNU menjelaskan jika niat baik membuka lapangan kerja tidak boleh diciderai dengan membuka semua hal menjadi lapangan komersial yang terbuka bagi perizinan berusaha, salah satunya adalah sektor pendidikan. PBNU menilai sektor pendidikan bidang yang tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni karena akan menjerumuskan Indonesia ke dalam kapitalisme pendidikan. “(Pendidikan) termasuk hak dasar yang harus disediakan negara,” tutur Said.

Selain itu, kata Said, upaya menarik investasi juga harus disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Pemberlakuan pasar tenaga kerja fleksibel dengan perluasan sistem PKWT (Pekerja Kontrak Waktu Tertentu) dan alih daya PBNU anggap merugikan mayoritas tenaga kerja RI yang masih didominasi oleh pekerja dengan skill terbatas. Penghapusan jangka waktu paling lama tiga tahun bagi pekerja PKWT meningkatkan resiko menjadi pekerja kontrak sepanjang berlangsungnya industri.

Said menjelaskan upaya menarik investasi harus disertai dengan perlindungan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam. Menganakemaskan sektor ekstraktif dengan sejumlah insentif dan diskresi kepada pelaku usaha tambang mengancam lingkungan hidup dan mengabaikan ketahanan energi. 

Said meminta pemerintah dan DPR agar tidak mengorbankan ketahanan pangan berbasis kemandirian petani demi menarik investasi. Pasal 64 UU Cipta Kerja PBNU nilai berpotensi menjadikan impor sebagai soko goro penyediaan pangan nasional. 

PBNU menyoroti pula soal sentralisasi sertifikasi halal dalam Pasal 48 UU Cipta Kerja. Mereka merasa hal ini mengokohkan pemusatan dan monopoli fatwa kepada satu Iembaga. 

Selain itu, PBNU menuding negara mengedepankan paradigma bias industri dalam sertifikasi halal. Pasalnya kualifikasi auditor yang diatur berlatar belakang sarjana bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian. Tidak ada sarjana syariah di dalamnya.

“Pengabaian sarjana syariah sebagai auditor halal menunjukkan sertifikasi halal sangat bias industri, seolah hanya terkait proses produksi pangan, tetapi mengabaikan mekanisme penyediaan pangan secara luas,” tutur Said.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Penembakan Laskar FPI Tak Langgar HAM, Haikal Hassan: Sampai Ketemu di Pengadilan Allah SWT

Korban Jiwa Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 84 Orang

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar