Terkini.id, Jakarta – Narasi perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu 2024 menuai beragam argumen kontra.
Salah satu tujuan penundaan yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi dan dunia usaha.
Namun Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai yang terjadi bakal sebaliknya.
“Wacana penundaan Pemilu justru menimbulkan instabilitas di mana dunia usaha mendapat ketidakpastian kapan pemilunya, bagaimana pengisian presidennya, siapa yang akan jadi anggota parlemennya,” ujar anggota dewan pembina Perludem Titi Anggraini, Minggu 27 Februari 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan pada sebuah dialog bertema ‘Usulan Jabatan Presiden Diperpanjang, Gimana Nasib Kepala Daerah?’ di Pasar Minggu, Jakarta, dilansir dari detik.com.
Titi menilai wacana penundaan pemilu dari Ketum PKB, Muhaimin Iskandar dengan maksud pemulihan ekonomi sangat kontradiktif.
Dimana sebelumnya Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin mengusulkan pemilu ditunda 1-2 tahun kedepan.
Hal ini memancing kembali wacana tersebut naik ke permukaan usai sempat redup.
“Jadi justru kontradiktif dengan argumen untuk menjaga stabilitas laju ekonomi karena narasi itu sendiri justru memicu instabilitas politik yang akan bisa berdampak pada instabilitas ekonomi,” ucap Titi.
Ia pun menyebut makna demokrasi semakin dikerdilkan demi kepentingan dunia usaha. Seharusnya agenda demokrasi tidak boleh bergantung pada kepentingan pebisnis.
“Kepentingan dunia usaha menjadi legitimasi usulan untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan. Di sinilah terjadi penyempitan makna berdemokrasi. Seolah-olah agenda demokrasi bergantung pada kepentingan dan kebutuhan dunia usaha,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menyayangkan sikap para elit partai yang justru tidak menjaga komitmen demokrasi. Hanya memikirkan nasib kelompok dan golongan sendiri.
Seharusnya rakyat belajar stabilitas demokrasi dari para politikus sebagai penggerak pemerintahan sesuai regulasi yang ada.
Tetapi malah seenaknya diutak atik untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan bangsa.
“Yang disayangkan adalah penyempitan komitmen berdemokrasi dengan menggunakan narasi-narasi yang membenturkan dengan kepentingan ekonomi yang sebetulnya sudah terbantahkan, terutama di era reformasi dengan keteraturan pemilu tidak ada dampak yang membuat situasi ekonomi benar-benar terganggu karena agenda rutin dari penyelenggaraan pemilu,” sebut Titi.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
