Wajib Dilakukan, Debt Collector Kini Bisa Tarik Motor Tanpa Proses Pengadilan

Terkini.id, Jakarta – Penarikan motor kreditan bisa dilakukan debt collector tanpa proses pengadilan, tapi wajib lakukan hal yang sesuai putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terbaru.

Jika penagihan yang dilakukan leasing masih belum berhasil, debt collector bisa langsung melakukan penarikan.

Meskipun tanpa proses pengadilan, dengan adanya beberapa ketentuan yang wajib dicatat. Khususnya bikers yang mau beli motor baru secara kredit, baca baik-baik perjanjian awal.

Baca Juga: Rampas Paksa Mobil Sopir Taksi Online, Tiga Debt Collector Searahkan...

Pasalnya, kini leasing dapat kepastian langsung menyita barang yang kreditnya bermasalah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konsititusi (MK) 31 Agustus 2021 yang menyatakan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebuah alternatif. Mengutip dari Babenews. Sabtu 9 Oktober 2021

Jika di awal kreditur dan debitur sepakat dengan penyitaan jika ada masalah, proses eksekusi tak perlu lagi dilakukan melalui pengadilan.

Baca Juga: Beri Ultimatum Debt Collector, Pangdam Jaya: Premanisme akan Kami Tumpas

Dalam putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 menyebutkan, debitur yang mengakui ada wanprestasi, maka ia bisa menyerahkan sendiri objek jaminan fidusia kepada kreditur.

Eksekusi juga bisa dilakukan langsung oleh kreditur jika debitur mengakui ada wanprestasi.

“Diharapkan multitafsir eksekusi jaminan fidusia kini menjadi jelas dan eksekusi melalui putusan pengadilan hanya alternatif atau pilihan bagi penerima fidusia,” kata Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno

Baca Juga: Beri Ultimatum Debt Collector, Pangdam Jaya: Premanisme akan Kami Tumpas

Putusan MK ini berawal dari gugatan salah satu karyawan di perusahaan pembiayaan, Joshua Michael Djami, yang mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Ia meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia.

“Pegawai perusahaan pembiayaan dengan jabatan kolektor internal dengan sertifikasi profesi di bidang penagihan meminta kejelasan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia. Permohonan uji materi tersebut merupakan buntut putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2-2019,” bunyi putusan MK.

Pada putusan MK 2019 itu, ada sejumlah tafsiran berbeda soal eksekusi jaminan fidusia.

Ada yang menyebut eksekusi bisa dilakukan di luar pengadilan, tetapi ada sejumlah pihak yang mengklaim eksekusi harus dilakukan lewat pengadilan.

Meski begitu, bukan berarti debt collector bisa menarik kendaraan seenaknya. Bahkan, kalau ada debt collector yang tidak tersertifikasi alias ilegal, bisa dilaporkan ke polisi.

Bagikan