Wakil Wali Kota Makassar Ajak Purna Bakti Terus Berkontribusi untuk Pembangunan Kota

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

“Walaupun ada kebijakan WFA dan WFH, pelayanan publik tetap harus berjalan normal. Masyarakat tetap bisa menyampaikan aduan melalui aplikasi Lontara maupun secara langsung,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K. Amin Syam, dalam sambutannya mengapresiasi kebersamaan para purna bakti yang terus memberikan kontribusi pemikiran dalam mendukung pembangunan Kota Makassar.

Ia menilai para purna bakti memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan pemerintah daerah.

“Para purna bakti ini masih terus membantu pemerintah, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah, seperti penertiban PKL dan pengelolaan sampah,” ujarnya.

Apiaty juga menekankan pentingnya dukungan seluruh elemen masyarakat terhadap kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) serta pengelolaan sampah demi mewujudkan Kota Makassar yang lebih tertata, bersih, dan indah.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, purna bakti, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Pemerintah Kota Makassar, di antaranya Staf Ahli I Akhmad Namsum, Staf Ahli II Irwan Adnan, Staf Ahli III Andi Herfida Attas, serta para purna bakti PNS Pemerintah Kota Makassar.

Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen untuk terus menjaga silaturahmi serta mendukung pembangunan Kota Makassar ke depan.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.