800.000 PNS AS Terpaksa Menganggur Gara-gara Pemerintahan Trump Tutup

Salah satu kantor biro pemerintahan yang ditutup karena penutupan sebagian pemerintah federal di Washington, AS, 22 Desember 2018. (REUTERS / Joshua Roberts)

Terkini.id, Jakarta — Government shutdown atau penutupan sebagian pemerintah Amerika Serikat berimbas kepada para pegawai negeri setempat.

Karena banyaknya waktu luang, sebagian dari mereka memilih menyibukkan diri dengan kembali belajar ke beberapa perguruan tinggi.

Untuk mengisi kegiatan para pegawai negeri AS yang cuti tetapi tidak dibayar sejak ditutupnya pemerintahan AS, Universitas Amerika memberi kesempatan kepada mereka untuk mengasah kreatifitas mereka dengan berbagi ilmu.

“Istri saya sangat senang bisa mengeluarkan saya dari rumah,” gurau Adam Santo, seorang pejabat senior di Kementerian Perdagangan AS, seperti dikutip AFP, Rabu 9 Januari 2019.

Matthew Garlip, salah satu pegawai Kementerian Keuangan AS yang bermukim di Washington, mengungkapkan kelas yang ditawarkan Universitas Amerika dapat mengisi waktu luangnya.

“Inti dari saya berada di sini adalah untuk mengisi waktu luang. Kelas ini menjadi kesempatan baik untuk belajar. Akan tetapi, sebenarnya saya ingin sekali kembali bekerja,” katanya.

Penutupan pemerintah AS sebelumnya dimulai sejak akhir Desember 2018 lalu, dan dinyatakan terus berlanjut lantara negosiasi antara kubu Partai Demokrat dan Partai Republik tak kunjung mencapai kesepakatan.

Hingga saat ini, Trump masih berkeras meminta anggaran US$5 miliar untuk membiayai proyek tembok perbatasan AS-Meksiko.

Dia menyatakan akan tetap mempertahankan penutupan pemerintahan selama anggaran proyek yang diajukannya belum disetujui.

Penutupan pemerintahan ini berimbas kepada kehidupan masyarakat. Sekitar 800 ribu pekerja terkena dampak penutupan dan terpaksa menganggur tanpa upah sampai pemerintah didanai.

Bahkan sejumlah pegawai honorer pemerintah AS yang sangat mengandalkan gaji mengaku kelimpungan. Sebab, gaji mereka tidak cair saat pemerintahan tutup, padahal mereka terdesak harus membayar sejumlah tagihan.

Subsidi bagi warga miskin juga terpaksa terhenti, bersamaan dengan terhentinya semua aktivitas yang dikelola pemerintah, kecuali layanan kesehatan, keamanan dan tahanan.

Berita Terkait
Komentar
Terkini