Masuk

Ada Apa, MS Kaban Desak Jokowi Mundur Hingga Diadili di Sidang Istimewa: Presiden Cepat Resign

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Politikus Partai Ummat, Malem Sambat Kaban akrab disapa MS Kaban mendesak Presiden Jokowi munder hingga diadili dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Pasalnya, MS Kaban menilai, Presiden Jokowi telah melanggar konstitusi dan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penentuan harga tes PCR untuk Covid-19.

“Salam PCR,Presiden cepat resign dan perlu diadili dalam sidang istimewa MPR,” ujarnya melalui akun Twitter pribadi @MSKaban3.

Baca Juga: Asrama Mahasiswa Nusantara Mulai Dibangun di Makassar

Lanjut “Pelanggaran konstitusi dan abuse of power penentuan harga PCR Presiden’terlibat’ bersama pembantunya(menteri),” imbuhnya.

Faktanya, lanjut MS Kaban, yang berkata kleptokrasi memang ada.

 “Fakta nyata yg berkata kleptokrasi memang ada,” pungkasnya.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Himbau Jangan Ada Gesekan Sosial dan Adu Domba Politik

Bukan kali ini saja MS Kaban mengkritik Presiden Jokowi. Eks Menteri Kehutanan ini juga pernah membandingkan kasus Habib Rizieq Shihab (HRS) dengan keputusan Presiden Jokowi.

“Pemerintah Jkwi bersama DPRRI membuat UU cipta kerja bertentangan dengan UUD45 kok gak ada sangsi,” tuturnya beberapa hari lalu. Dilansir dari Galamedia. Minggu, 19 Desember 2021.

Dalam cuitannya itu, MS Kaban meminta agar pihak terkait membebaskan HRS  tanpa syarat.

HAbib Rizieq Shihab hanya langgar prokes dan kerumunan sdh byar denda tetap di penjara,inikah keadilan? BEBASKAN HRS tanpa syarat,” tandasnya.

Baca Juga: Soal Istilah, Habib Rizieq Minta Pelacur Jangan Dikasih Julukan yang Bagus

Selain itu, MS Kaban juga sempat meminta Presiden Jokowi mundur lagi pada Sabtu, 27 November 2021 melalui cuitannya.

Menurutnya, Jokowi pantas mundur karena telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang dinyatakan inkonstitutional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, itu juga menilai bahwa Jokowi dan parpol pendukungnya semestinya mendapatkan sanksi atas UU Ciptaker tersebut.

“Masih adakah wibawa pemerintah Pres Jkwi pasca keputusan MK tentang UU ciptaker alias omnibus law dinyatakan bertentangan dgn UUD45.Presiden bersm Parlemen (parpol pendukung Presiden) langgar UUD45 tidak ada sangsi?.Preseden buruk NKRI..Logika waras jika against UUD45 ya mundur,” cuitnya.